Para pembaca yang budiman,
Tabloid Suara Perempuan Papua telah mempunyai domain dot com yang beralamat di Suara Perempuan Papua [dot] com
Para pembaca dapat mendaftar sebagai melalui link Register pada halaman depan.
Bagi para contributor harap mengirimkan email ke perempuan.papua@gmail.com
Kritik dan Saran bagi Tabloid Suara Perempuan Papua sangat kami diharapkan.
Terima kasih…
Anak adalah tumpuhan dan harapan masa depan bangsa yang secara otomatis akan menanggung berbagai tanggung jawab besar disaat pemimpin bangsa masa kini melepaskan tugas mereka. Untuk dapat menjadi pemimpin masa depan yang siap, mereka harus dibekali dengan ilmu pengetahuan yang memadai. Salah satu bentuk dimana kesiapan mereka diuji dan terjuji ditunjukan dalam prestasi akademik maupun non akademik. Khusus Papua, didapati banyak putra asli Papua yang memiliki prestasi minim. Rendahnya kemampuan anak-anak ini dalam bidang akademik (secara khusus) memberikan frustasi yang dalam kepada orang tua mereka selain dirinya sendiri. Banyak orang tua panik dan bertanya-tanya mengapa anak kami tidak dapat ranking di kelas atau mengapa nilai akademiknya tidak memuaskan?
Dua mahasiwa diploma dua Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Merauke yang sudah meninggal tetap terdaftar sebagai penerima biaya pendidikan dari pengelola D2 PGSD. Soal inilah yang diprotes mahasiswa ke DPRD setempat.
Jayapura, 23 Nopember 2008.
Pembahasan 23 Raperdasi dan Raperdasus membutuhkan proses yang panjang. Biaya pun besar. Kabarnya, Rp 1 miliar pun tak cukup untuk satu peraturan. Benarkah?
CINCIN emas itu meningkar di jari manisnya. Pemakai cincin itu adalah salah satu anggota Panitia Legislasi DPR Papua. Ketika ditanya harga barang itu, dia mengelak. “Ah, cincin ini tak ada kaitannya dengan pembahasan Raperdasi dan Raperdasus,” katanya singkat.
Anggota dewan yang enggan disebut namanya itu mengaku, punya banyak teman di eksekutif. Apakah cicin emas itu hadiah hadiah dari teman-teman di eksekutif? Dia menjawab, “Ah, mau tahu saja.”
PASAL 1 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa ’semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.’
Berdasarkan deklarasi ini, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang berhak membunuh atau menghilangkan nyawa manusia lain sekehendak hati.
Bila melihat kembali pada sejarah peradaban dunia, Bangsa Romawi sudah memiliki konsep tentang hak bangsa-bangsa (jus gentium). Hak bangsa-bangsa ini merupakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam semua masyarakat beradab. Kemudian muncul pandangan yang bersifat teologis tentang hukum-hukum alam yaitu aturan-aturan yang datang dari Tuhan pada abad pertengahan yang waktu itu yang didominasi oleh gereja dimana konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan-aturan itu harus dipertanggungjawabkan sendiri pada Tuhan.
Kemudian lahir Magna Carta, 1215 sebagai suatu rangkaian yang membatasi kekuasaan raja dan kaum bangsawan. Untuk pertama kalinya dalam pengertian modern, pengertian hak muncul melalui deklarasi Bill of Right, 1688 melalui apa yang disebut dengan Glorious Revolution di Inggris.
Daratan Marind Anim di wilayah Selatan Papua dikenal dengan lahan basah. Hanya sebagian kecil daratan yang kering. Kawasan ini merupakan jalur terbang burung-burung migran dari Australia ke Merauke dan sebaliknya.
SELURUH lahan di wilayah Marind Anim Kabupaten Merauke adalah basah. Hanya sebagian kecil di wilayah Wasur seluas 413.810 hektar yang tanahnya kering, sehingga wilayah itu diabdikan menjadi Taman Nasional Wasur melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 287/Kpts-VI/1997.
Iklim yang biasa ditemukan di daratan ini adalah monsoon dengan dua musim. Yaitu musim kering pada Juni-Juli dan Desember, serta musim basah pada Januari, Juni-Juli. Kawasan ini juga termasuk dalam jalur trans-fly burung-burung migran dari Australia.
Daerah tersebut di bagian Utara dibatasi oleh Sungai Maro dan di bagian Selatan berbatasan dengan Laut Arafura, arah Barat berbatasan dengan kota Merauke serta sebelah Timur dibatasi dengan negara Papua New Guinea.
Beberapa pasal Rancangan Undang-undang pornografi memuat sanksi yang tegas bagi pelanggar. Bias bisa terjadi dalam penerapannya.
PEMERINTAH dan sebagian anggota DPR merasa Undang-undang Pornografi penting dibuat dan diterapkan di Indonesia. Mereka beralasan, pertama, Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Jumlah penderita HIV AIDS di Jayawijaya hingga Mei 2008 lalu 179 orang. Hanya dua orang yang Non Papua. Jumlah ini akan terus bertambah seiring terbatasnya fasilitas kesehatan dan rendahnya pemahaman terhadap bahaya wabah ini.
Neles Tebay
Dua buku diluncurkan Selasa, 7 dan Rabu, 8 Oktober. Yang pertama tentang Persipura, yang kedua mengenai masalah Papua dan peluang penyelesaiannya.
MENULIS, tak lain, bagian dari “ingatan melawan lupa,” kata Frits Ramandey via orasi tertulisnya dalam peluncuran buku Persipura Mutiara Hitam, Sepakbola dari Negeri Cenderawasih (Lembaga Studi Pers dan Otonomi Khusus Papua/LSP Otsus Papua, 2008)-sebenarnya kata-kata ini disitir dari penulis Milan Kundera.
Melaluinya hendak disadarkan, ingatan kolektif masyarakat sangat rentan untuk dimanipulir dan dipolitisir (politik ingatan). Merujuk buku The Politics of Memory (1998) dan Ingatan Kolektif dan Rekonsiliasi (2004), Frits berujar, negara yang diperintah seorang diktator, secara sistematis biasa menentukan apa-apa saja yang boleh dikenang, diingat dan diperingati oleh rakyatnya. Di sini, hanya ada tafsir tunggal terhadap masa lalu.
Walau Rancangan Undang-undang Pornografi ditolak masyarakat, DPR tidak mempedulikannya. Bagaimana penerapannya nanti?
RENCANA penetapan Ran-cangan Undang-undang Pornografi menjadi undang-undang oleh DPR dalam waktu dekat yang belum ditentukan itu menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.
Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya nyaris disahkan pada beberapa waktu lalu, tapi karena banyak pihak mempersoalkan urgensi penerapan aturan penangkal nafsu tersebut, maka urung disahkan dan mulai dibahas lagi pada 2008 ini. Dalam pembahasannya, DPR sudah merevisi beberapa pasal yang dianggap kontroversial, tapi masih saja terdapat pasal yang dianggap paling kontroversial.
Pasal 1
Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.
Definisi ini dinilai kabur. Frasa “yang dapat membangkitkan seksual” tidak jelas dan subyektif. Seni pertunjukan masyarakat atau lukisan, misalnya, sangat rentan dianggap melanggar pasal ini.
Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan pornografi yang memuat:
a. persanggamaan, termasuk persanggamaan menyimpang.
b. kekerasan seksual.
c. masturbasi atau onani.
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau
e. alat kelamin.
Definisi “mengesankan ketelanjangan” tidak jelas dan menimbulkan tafsir subyektif.
Haji Ahmad Arobi Aittuarauw
Setiap suku di Indonesia memiliki karakteristik budaya yang sangat berbeda dalam tari dan berbusana. Dalam penerapannya, Undang-undang Pornografi dikhawatirkan akan berbenturan dengan budaya lokal.
Inul Daratista
Rancangan Undang-undang Pornografi akan disahkan DPR RI. Tapi
pasal- pasalnya sangat mengkriminalisasikan tubuh perempuan. RUU ini
dinilai sarat muatan politik. Penolakan pun berlansung dimana-mana,
termasuk di Papua.
Goyang Inul
DALAM waktu yang tidak terlalu lama lagi, DPR akan menetapkan Undang-undang Pornografi. Pada beberapa waktu lalu saat gagasan pembuatan aturan pornografi ini hendak dibuat, timbul sikap penolakan dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, termasuk suara di DPR pun terpecah dua. Kemudian diputuskan lewat voting. Kelompok yang menolak itu terutama dari para seniman, artis, pegiat pariwisata, dan berbagai kelompok lainnya.
Tapi seperti anjing menggonggong kafila tetap berlalu. Pemerintah dan DPR tak sedikitpun mendengar suara penolakan warga yang diwakilinya. Undang-undang Pornografi dianggap penting untuk harus dibuat, dengan pertimbangan bahwa:
1) negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.
Wanita Jenderal Bintang Empat Pertama di AS
Ann Dunwoody menjadi wanita pertama berpangkat jenderal bintang empat di militer AS.
Sabtu, 15 November 2008 | 15:34 WIB
WASHINGTON,SABTU–Seorang perwira militer AS menjadi wanita pertama dalam sejarah Amerika untuk dipromosikan ke jajaran jenderal bintang empat, pangkat paling tinggi dalam militer itu.
Jenderal Ann Dunwoody menerima bintang keempatnya dalam satu upacara di Pentagon dari Menteri Pertahanan Robert Gates dan Kepala Staf Militer Jenderal George Casey, Jumat (14/11).
Promosi itu menandai berakhirnya rintangan rasial dan jenis kelamin di militer AS, yang terjadi kurang dari dua pekan setelah Barack Obama menjadi orang Afrika Amerika pertama yang menjadi presiden AS.
Jumat, 14 November 2008 | 00:21 WIB
Jakarta, Kompas – Sekalipun Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sudah disahkan, ”diskriminasi positif” masih tetap diperlukan. Kebijakan afirmatif dengan memprioritaskan kelompok tertentu semata-mata hanya untuk mengurangi ketertinggalan dan ketentuan itu pun tidak boleh bersifat permanen.
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan S Widjojo, di Jakarta, Rabu (12/11), menyebutkan, ketentuan afirmatif itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua, di mana calon gubernur dan wakil gubernur Papua mesti orang asli Papua. Sementara dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ada jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa pembedaan ras dan etnis. ”UU Otsus tidak bertentangan dengan UU Penghapusan Diskriminasi,” ujar Muridan.
Rabu, 12 November 2008 | 18:06 WIB
MANADO, RABU – Kota Manado merupakan wilayah yang rentan penyebaran penyakit HIV/AIDS sehingga perlu dipikirkan solusi antisipasinya agar tidak berdampak buruk bagi kepentingan masyarakat umum.
Sesuai data terakhir penderita HIV/AIDS di Manado hingga September 2008 sebanyak 164 orang, dan kemungkinan bertambah karena banyak juga masyarakat yang menyembunyikan penyakit itu, kata petugas Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Sulut, Jones Oroh, di Manado, Rabu.
Penderita penyakit berbahaya itu berpotensi menjangkiti sejumlah orang lain, sehingga perlu ada langkah sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghindari penyakit itu, seperti mencegah seks bebas dan penggunaan suntik narkoba.
Sesuai data profesi penderita HIV/AIDS, yakni pekerja swasta merupakan kelompok masyarakat yang terbesar penderita penyakit HIV/AIDS di Kota Manado, karena ada sebanyak 37 dari total 164 orang mengidap penyakit itu.
Pernikahan Edo Kondologit dengan Niar Septia Cahyana, yang telah terbina selama 12 tahun diambang perceraian. Adat-istiadat Papua, ditengarai sebagai penyebab keretakan.
“Masalahnya sebenarnya banyak sekali, salah satunya adalah adat istiadat Papua yang nggak bisa diterima istri saya, Keko (panggilan akrab Niar),” jelas Edo.
Meskipun tidak menyebutkan persis adat istiadat Papua yang dimaksud, namun diakuinya masalah perbedaan ini sudah berlangsung dalam 2 tahun terakhir. Mereka bahkan sudah pisah rumah selama kurun waktu tersebut.
Pasangan yang menikah pada 19 Oktober 1996 ini, akhirnya memilih bercerai untuk menghindari perbedaan semakin dalam. Berkas gugatan cerainya pun kini sudah berada di Pengadilan Negeri Tangerang.
Kamis, 13 November 2008 | 20:41 WIB
JAYAPURA, KAMIS – Pemerintah RI, khususnya Pemprov Papua, perlu meningkatkan kerja sama dengan pemerintah Papua Nugini (PNG) untuk menanggulangi penyebaran penyakit HIV/AIDS karena perkembangannya di kedua negara itu semakin pesat.
Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Daerah Provinsi Papua, drh Costant Karma, menjelaskan di Jayapura, Kamis, penyebaran virus HIV/AIDS di Papua dan PNG saat ini sudah berada pada tahapan yang membahayakan sehingga perlu segera ada upaya-upaya penanggulangannya yang efektif dan kongkrit.
Senin, 10 2008 11:24 WIB
JAYAPURA–MI: Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta pihak berwenang agar mengusut pengalihan dana Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua DI bank lain dan semestinya dana Otsus itu disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua.
Permintaan itu dikemukakan Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Agama MRP, Vitalis Yumte,SPd kepada wartawan di Jayapura, Senin(10/11).
Menurut Yumte, sumber resmi di BPD Papua bahwa dana Otsus Bagi Provinsi Papua sebesar Rp1,2 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat dua tahun terakhir untuk pembangunan di Papua semestinya disimpan di BPD Papua tetapi permintaan oknum pejabat di Biro Keuangan Setda Provinsi Papua dialihkan disimpan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura.
Rabu, 12 November 2008 | 17:40 WIB
JAYAPURA, RABU – Penduduk Provinsi Papua dan Papua Barat yang terinfeksi virus HIV/AIDS saat ini diperkirakan mencapai 5.000 orang dan kondisi tersebut sudah sangat memprihatinkan.
“Padahal virus penyakit mematikan itu pertama kali ditemukan tahun 1992 di Kabupaten Merauke,Provinsi Papua, pada enam orang penderita saja,” kata Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) Papua, drh Costan Karma, dalam jumpa persnya di Jayapura, Senin.
Ia mengatakan, dalam kurun waktu 16 tahun, penyakit HIV/AIDS itu berkembang cepat dan telah menginfeksi kurang lebih 5.000 orang.
Dia mengatakan, pihaknya sudah berupaya untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS itu, tetapi penyakit tersebut cenderung lebih cepat berkembang dibandingkan upaya penanggulangannya.
sumber: www.sinarharapan.co.id
Jakarta – Pemerintah pusat dinilai tidak responsif untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. Hingga kini belum ada langkah konkret untuk menangani berbagai persoalan. Bahkan, otonomi khusus (Otsus) yang dilaksanakan tidak jelas, sehingga tidak membawa perubahan bagi kesejahteraan orang Papua. Pemerintah pusat diminta mengambil tindakan nyata, sehingga Papua tidak merasa didiskriminasi.
Hal itu terungkap dalam diskusi “Masa Depan Papua Pasca Peluncuran IPWP (International Parliamentarians for West Papua)” di Jakarta, Selasa (11/11). Diskusi yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bekerjasama dengan Aliansi Mahasiswa Papua dan Gerakan Perjuangan dan Pembebasan Perempuan Papua Barat (GP3-PB) menampilkan pembicara, Ketua PBHI Syamsudin Radjab, Anggota DPD RI Ferdinanda Ibo Yatipai, Ahmad Dodi Kurnia (KNPI) dan Pemimpin Redaksi Sinar Harapan Kristanto Hartadi.
BINTUNI–Upacara tabur bunga di laut peringatan Hari Pahlawan Senin (10/11) kemarin di pelabuhan Bintuni sedikit berbeda dan cukup menarik. Pasalnya disaksikan warga masyarakat yang saat itu hendak mengantar keluarga mereka berangkat dengan KM. Fajar Mulia.
Selain itu diantara mereka yang hadir untuk kepentingan dengan bongkar muat KM Fajar Mulia. Ada yang tercium dari mulutnya aroma alkohol dan bertingkah aneh, seperti sedang teler alias mabuk. Tak jelas namanya, tapi di antara warga yang ada saat itu mengatakan kalau dia itu sehari-hari bekerja sebagai tenaga bongkar muat di pelabuhan tersebut.
Selasa, 11 November 2008 | 00:05 WIB
JAKARTA, SENIN – Partai-partai politik yang mendukung Undang-Undang Pornografi dengan alasan bahwa UU tersebut dimaksudkan untuk melindungi perempuan merupakan hal yang ironis. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh parpol di Dewan Perwakilan Rakyat yang sangat memiskinkan perempuan dan anak-anak.
Demikian disampaikan oleh Koordinator Institut Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) I Gusti Agung Ayu Ratih, atau Gung Ayu, dalam orasi kebudayaannya di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (10/11). Orasi ini disampaikan dalam rangka memperingati Hari Jadi Taman Ismail Marzuki yang ke-40.
Dilaporkan oleh: Parjoko Midjan
Sumber: www.menkokesra.go.id
Juni 2008 – Deputi Menko Kesra Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan (BPP) Papua, dan Bagian Pemberdayaan Perempuan Pemkab. Jayawijaya, pada tanggal 23 Juni 2008 mengadakan rapat koordinasi membahas kebijakan “Peningkatan Usaha Ekonomi Keluarga” dan kegiatan ”Pelatihan Kepemimpinan untuk Isteri-isteri Kepala Kampung” di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua.
HARI Senin 4 Agustus 2008 lalu, Anthonius M. Ayorbaba-yang biasa disapa Theo ini dilantik Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Provinsi Papua Irchamni Cabiburrachman menjadi Kepala Lembaga Pemsyarakatan (Kalapas) Klas IIA Abepura. Setelah pelantikan, kepada wartawan ia berujar bertekad akan membenahi wajah dan citra LP Klas IIA Abepura yang kusam.
Pertumbuhan ekonomi di Demta sudah dimulai sejak berkiprahnya Koperasi Erpin tahun 1951. Setelah 52 tahun, kini masyarakat di Distrik Demta mencoba kembali dengan semangat Erpin untuk mendongkrak kesejahteraanya melalui usaha ikan dan kakao.
Distrik Arso Timur baru berusia lima bulan. Infrastruktur dan fasilitas umum lainnya masih sangat terbatas. Tapi distrik yang satu ini hendak menciptakan model pembangunan bagi mentan pelintas batas yang baru lima tahun kembali ke kampungnya di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom.
Otonomi khusus sudah berlaku di Papua sejak tahun 2001. Kini telah mencapai tujuh tahun. Masih tersisa 18 tahun lagi. Walau demikian, dana yang diperuntukan untuk masyarakat asli Papua itu, tak kunjung dirasakan oleh mereka yang tinggal di kampung-kampung, seperti di Distrik Senggi.
Ance Wanggai
Ketua PKK Kabupaten Supiori, Ance Wanggay SE membangkitkan keberadaan perempuan di Kabupaten Kepulauan Sopiori dengan pengetahuan dan ketrampilan.
DEBURAN ombak laut Pasifik yang menghantam Kepulauan Sopiori, tak dapat menghalang semangat kaum perempuan di sana untuk bangkit dan menata hidupnya sebagai sumber kehidupan.
Rancangan Undang Undang Pornografi (RUUP) akan disahkan DPR RI. Tapi dalam pasal-pasal RUU itu, sangat mengkriminalisasikan tubuh perempuan dan dinilai sarat dengan muatan politik. Untuk itu, RUU ditolak di mana-mana, termasuk di Papua.
Dr. Phill Erari
Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU Pornografi) dinilai mengatur sesuatu yang privat sehingga rancangan undang-undang itu melanggar HAM. Sementara rakyat asli Papua menilai, bahwa jika RUU itu disahkan berarti Indonesia telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap budaya Melanesia
Gaung penolakan terhadap RUU Pornografi akhirnya muncul juga dari dua lembaga negera yang ada di Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Provinsi Papua
Sekitar 100 meter dari Mapolsek Mimika Timur, bendera Bintang Kejora berkibar selama 30 menit. Setelah itu, polisi bergerak ke lokasi pengibaran. Betulkah, kinerja inteljen sangat lemah.? Ataukah pengibaran itu diciptakan untuk mengalihkan perhatian dari peristiwa bom di areal PT.Freeport?
Hutan di Papua kini mulai disulap menjadi kebun kalapa sawit oleh sejumlah perusahaan multinasional. Mampukah perusahaan-perusahaan itu mendongkrak kesejahteraan rakyat asli Papua?
Dra. Hana S. Hiyokabi
Kebijakan pembangunan saat ini belum berpihak kepada kaum perempuan. Untuk mendorong adanya perubahan kebijakan yang berpihak kepada kaum marginal, maka perempuan harus dapat mengisi kouta 30 persen di legislatif, baik yang ada di provinsi, kabupaten dan kota. Hal inilah yang diungkapkan Wakil Ketua II MRP, Dra. Hana S. Hikoyabi yang kini diakui sebagai hati, telinga dan mulut bagi kaum tertindas di Papua, termasuk perempuan asli Papua.
Oleh H. Rosihan Anwar*
Belum lama berselang saya baca buku dalam bahasa Belanda berjudul “Papoea Een Geschiedenis” (2004), tebal 670 halaman, ditulis oleh Dirk Vlasbom yang sejak tahun 1990 menjadi koresponden surat kabar NRC Handelsblad di Jakarta. (Kabarnya, edisi Indonesia buku Vlasbom sedang dipersiapkan penerbitannya oleh Yayasan Obor Indonesia, red.).
Di Kabupaten Keerom, gubernur diberondongi sejumlah permintaan warga kampung. Mulai dari penambahan dana Respek, tenaga guru, bidan kampung. Atau keluhan seputar perusahaan kayu PT Rajawali Grup, usulan pencabutan izin penjulalan miuman keras dan pembongkaran bendungan di Tami.
28 kampung dari 84 kampung di Sarmi belum terima dana pemberdayaan kampung. Padahal, masih ada saldo di bank.
SARMI, sebuah kota tua di utara Kota Jayapura. Sejak 2002 sudah menjadi ibu kota Kabupaten. Pusat pemerintahan kota ini bukan lagi di kota tua, Holmafen, tapi di kota baru, Petam.
SEPUCUK undangan dari Kepala Distrik Pantai Timur Barat Kabupaten Sarmi, masih digenggam erat Beneditus Tonjau, 43 tahun, ketika mengikuti arahan Wakil Gubernur Papua, Alex Hessegem saat “turun kampung” (Turkam) di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, pada 26 Juli 2008.
Dana Respek Rp 100 juta dari provinsi dirasakan kurang. Sejumlah kepala kampung di Kabupaten Keerom, minta dinaikkan.
KECEWA. Begitu kata yang terlontar dari kepala kampung dan warga yang hadir ketika Gubernur Papua, Barnabas Suebu, ‘turkam’ di Kampung Waley, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom pada 25 Juli lalu.
Sudah setahun dana Respek dikucurkan ke kampung-kampung. Tapi rencana strategi pembangunan kampung belum berjalan mulus. Ada salah paham terhadap program ini.
POSTUR tubuhnya sedang saja dan langsing. Sopan dan murah senyum adalah kesan yang akan didapati bila bertemu dengan ibu yang satu ini. Dialah Octovina Reba (Bonay), anak dari pasangan Hofni Reba (almarhum) dan Paulina Arobaya.
Ibu Bonay, demikian ia biasa disapa, lahir dan besar di Kampung Dawai pada 15 April 1973. Ia masuk Sekolah Dasar Inpres Dawai. Tamat pada 1986. Lalu melanjutkan ke SMP Negeri 2 Serui. Selesai 1989. Bercita-cita menjadi perawat, ia memilih masuk di Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK) Jayapura. Lulus pada 1992.
GUBERNUR Papua, Barnabas Suebu, pada Jumat, 25 Juli lalu melakukan kunjungan (‘turkam’) ke Kampung Waley, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Ikut dalam rombongan Wakil Ketua II MRP, Kapolda Papua, Wakil Ketua PKK Provinsi Papua dan para SKPD Provinsi Papua. Sementara dari kabupaten, turut hadir bupati Kabupaten Keerom serta seluruh jajarannya.
Permintaan agar orang asli Papua diakomodir dalam 11 kursi di DPRP Provinsi Papua dan sembilan kursi di DPRD Provinsi Papua Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2009 mendatang, direspon baik Komisi Pemilihan Umun (KPU) Pusat. Jatah kursi di legislatif bagi orang asli Papua ini diatur dalam UU Otsus bagi Papua. Tapi bisakah terakomodasi di Pemilu 2009 nanti?
Penduduk Kabupaten Supiori menjadikan arang tempurung sebagai pengganti minyak tanah.
NYIUR (kelapa) di pulau-pulau di Kabupaten Supiori, bukan sekadar penghias negeri itu. Buah-buah yang melimpah dari nyiur itu juga tak hanya untuk dimakan atau dibuat minyak kelapa. Kini hamparan pohon kelapa itu dikelola Kantor Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Supiori.
Johannes Supriyono
“Orang Papua bisa menikmati hak-haknya sebagai manusia, bukan menyaksikan hak-haknya dilanggar atau dikekang. Inilah artinya merdeka sebagai manusia. “
L’histoire se repete! Sejarah berulang kata orang Perancis. Apa yang pernah terjadi di masa lalu terjadi lagi di zaman ini. Dan setiap pengulangan sejarah kelam berarti air mata tercurah. Kepedihan menancapkan cakarnya lagi di lubuk hati. Lalu pertanyaan yang terdengar klise harus diungkapkan lagi: mengapa ini terjadi? Tetapi sejarah akan terus berulang sampai, pada suatu titik, orang-orang yang terlibat dalam sejarah itu membelokkannya.
Opinus Tabuni tersungkur oleh peluru yang menembus dadanya. Serentak Wamena menjadi perhatian jagat. Air mata ibu-ibu menganak sungai. Getir rasanya. Peluru telah merenggut Opinus dari antara kaumnya. Ini bukan kematian oleh peluru yang pertama di Papua. Mungkin juga bukan yang terakhir. Pertanyaannya adalah mengapa kematian oleh peluru belum berakhir? Dan, mungkinkah suatu hari kelak tidak ada lagi anak-anak Papua mati karena peluru nan kejam?
SETELAH dengan tegas menyatakan tak memberi toleransi kepada partai politik (parpol) yang terlambat memasukan daftar bakal calon anggota legislatif, Ketua KPU Papua Benny Swenny kembali menarik kata-katanya. Usai menggelar rapat pleno dengan para anggota KPU Papua pada Rabu 20 Agustus lalu, Benny Sweny mengumumkan kalau KPU Papua telah mengambil dua keputusan penting yang intinya memberi perpanjangan waktu ke sejumlah parpol yang terlambat mendaftar.
Kalapas Abepura Anthonius Ayorbaba, Yusak Pakage dan Filep Karma
Pengibaran Bintang Kejora merupakan bentuk protes terhadap usulan dialog nasional oleh pemerintah Jakarta. Filep Karma dan Yusak pakage mendeklarasikan diri sebagai pemimpin perjuangan.
Saat diwawancarai di ruangan Kalapas Abepura, Minggu, 17 Agustus lalu, Filep Karma dan Yusak Pakage didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Anthonius M. Ayorbaba, SH, M.Si dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM, Demianus Rumbiak, SH, mengakui sudah mendengar adanya surat dari anggota kongres Amerika tersebut. Namun sampai dengan saat wawancara, mereka belum menerima dan membacanya.
Persipura Mania Protes tindakan kekerasan Pengurus Persipura atas pelatih Raja Isa
Wali Kota Jayapura sekaligus Ketua Umum Persipura, M.R. Kambu harus bekerja keras memulihkan namanya yang telanjur disiarkan media massa sebagai pelaku pemukulan pelatih Persipura. Ia merasa difitnah dalam peristiwa pemukulan pelatih tim Persipura Raja Isa pada 15 Agustus lalu di lapangan Mandala Jayapura. Dan mengancam akan menggugat media massa yang menyiarkan namanya sebagai pelaku. Gugatan itu akan ditarik, jika media yang menudingnya meralat pemberitaan dan menyampaikan maaf.
Jack Komboi dan Edu Ivakdalam
Pelatih Persipura sudah hengkang. Banyak pihak menyesalkan tindakan pengurus dan panitia pertandingan yang menjadi penyebabnya. Tapi, ada yang optimis, tim kesayangannya ini akan tetap gemilang.
MEMALUKAN. Kata ini pantas ditujukan kepada pelaku tindak kekerasan yang dialami Raja Isa selaku pelatih Persipura. Peristiwa yang melukai tujuan olahraga yang dikenal sportif itu mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah persepakbolaan di Papua, saat Persipura selaku tuan rumah menjamu Persijap di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Jumat, 15 Agustus 2008 lalu.
Persipura Vs Persita
Mulai 2008, Pemerintah Kota Jayapura, tak lagi memberikan dukungan dana dari APBD untuk Persipura. Padahal, tahun 2006, klub ini dapat Rp 15 miliar. Tapi kini manajemen Persipura dikelola badan usaha sendiri. Persipura pun harus berupaya menggali dana dari sumber lain.
KOMISI Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) akan menggelar Pertemuan Regional KPA Kabupaten/Kota se tanah Papua di Sorong, 21-22 Agustus lalu. Salah satu tujuan temu regional itu, menyelaraskan strategi penanggulangan AIDS di tanah Papua dengan strategi pembangunan daerah, termasuk Rencana Strategi Pembangunan Kampung (RESPEK). Ini dikemukakan Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem kepada pers, belum lama ini.
KEPALA Bidang Pemberdayaan Perempuan pada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) Kabupaten Nabire Provinsi Papua, Agustina Modouw, A.Md.Pd, Rabu 26 pekan lalu melakukan kunjungan ke Kampung Waroki Distrik Nabire Barat. Read the rest of this entry »
Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM Indonesia
Proses pemilihan dan pelantikan anggota Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Papua, hingga Agustus 2008 belum juga tuntas. Tiga lembaga penting di Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang diharapkan ikut berperan dalam proses seleksi anggota Komnas HAM juga sulit duduk bersama, karena masing-masing sibuk dengan urusannya.
Selain itu juga, bakal calon yang diharapkan mendaftar tidak hanya dari wilayah Provinsi Papua, tapi harus juga dari Irianjaya Barat. Tapi pendaftaran yang dibuka sampai dua kali itu sulit memenuhi harapan. Sejak dibuka sampai dilakukan uji kepatutan dan kelayakan, pada awal Agustus lalu di Komisi F DPRP, bakal calon yang mendaftar lebih banyak didominasi oleh mereka yang tinggal di wilayah Jayapura.
Muridan S. Widjojo
Setiap peristiwa penting yang dirayakan masyarakat Papua kerap diselingi dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Walau sebagian pelaku pengibarnya dipenjara puluhan tahun, bendera Bintang Kejora terus saja berkibar. Pemerintah perlu kaji ulang kebijakan soal bendera di Papua.
Hari Penduduk Pribumi Sedunia yang dirayakan di Wamena, 9 Agustus 2008 lalu, polisi tidak mengeluarkan surat izin karena Dewan Adat Papua tidak terdaftar sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan ke Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Papua. Padahal, keberadaannya sudah diakui dan diterima masyarakat manapun.
Hari Pribumi Internasional 9 Agustus di Wamena
Perayaan Hari Pribumi Internasional, 9 Agustus 2008 di Lapangan Sinapuk, Wamena yang diselenggarakan Dewan Adat Papua melahirkan dua kasus hukum yang masih selidiki aparat kepolisian Papua. Pengibaran bendera Bintang Kejora dan penembakan Opinus Tabuni. Kasus mana yang akan menjadi perhatian aparat penegak hukum?
Ko Atur Pemain Sa Atur Ko
AWAL Agustus 2008 lalu, saat Tim Persipura Jayapura menjamu Tim Persijap Jepara di Stadion Mandala Jayapura, terjadi peristiwa yang sangat menghebohkan, memalukan, dan sekaligus mencoreng wajah persepakbolaan Papua, dan juga Indonesia.
Hari itu, sementara pertandingan sedang berlangsung dan kedudukan kemenangan sementara Persijap Jepara 1 dan Persipura NOL! Keadaan ini membuat para pengurus Persipura yang sedang duduk nonton pun mulai panik dan mulai mengatur Pelatih Persipura Raja Isa, yang sedang sibuk mengontrol pertandingan pemainnya di lapangan.
Dalam tradisi dan budaya suku Amungme, perempuan diidentikkan sebagai sumber kehidupan. Gara-gara perempuan, sesama warga Amungme bisa perang. Atau baku bunuh antara satu kampung dengan kampung yang lain atau antara satu marga dengan marga yang lain. Karena sangat berharganya nilai seorang perempuan. Apalagi jika ia punya karya tangan (in nago nin ), hatinya (nart nin), dan pengaruh yang nyata (in nagawan) bagi keluarga, suami dan masyarakat.
Pada jaman dulu, terutama bagi masyarakat atau suku-suku yang mendiami wilayah pegunungan tengah, perang dipakai sebagai salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah jika tidak bisa lewat meja perundingan. Beberapa soal yang bisa memicu perang antara lain karena soal babi, dusun, dan perempuan. Hingga kini, tradisi perang sebagai solusi mempertahankan martabat masih menjadi pilihan utama.
Joseline Sipora Boray
Papua bakal menjadi contoh di Indonesia Timur. Pasalnya, baru pertama kali, perempuan akan menjadi bupati. Dan dengan nurani perempuan, Joseline Sipora Boray akan mengatur keluarga besar yang namanya Kabupaten Nabire, Provinsi Papua.
Salah satu penyiar Radio Wagadei, sedang siaran
Radio Wagadei di Paniai tak sekadar sebagai media hiburan, tapi juga media informasi, edukasi dan advokasi adat.
Mentari pagi di bukit emas. Deburan ombak pantai putih bersih. Hutan terhampar luas permai. Sungguh mempesona, sungguh mempesona. Kami ingin bebas, ingin bebas. Kami ingin bebas, ingin bebas…”
Inilah tembang milik Marten C. Korwa yang dilantunkan Abouhiwim. Tembang ini bakal rutin hadir setiap paginya ditelinga para pendegar setia Radio Wagadei. Tembang yang dilantunkan Abouhi ini menjadi tembang pembuka wajib bagi radio, yang mulai mengudara sejak pukul 06.30 WIT dari kawasan Uwibutu di Jalan Enarotali Madi, Paniai hingga malam hari. Radio Wagadei merupakan radio swasta satu-satunya di Kabupaten Paniai yang setiap hari menemani warga setempat dalam melaksanakan aktifitasnya.
Demo mama-mama pedagang asli Papua tuntut pemerintah bangun pasar.
Sejumlah mama asli Papua yang tergabung dalam Solidaritas Mama-Mama Pedagang Asli Papua, Kamis 18 September 2008 lalu, mendatangi DPRP Provinsi Papua menuntut pemerintah segera membangun pasar tradisional bagi mereka. Tuntutan itu pernah disampaikan beberapa kali. Tapi hingga kini tidak pernah terlaksana. Apa gerangan?
Namanya panitia pengawas pemilu atau panwaslu. Lembaga ini bertugas mengawasi setiap tahapan pelaksanaan pemilu. Tapi, hingga kini panitia pengawas pemilu itu belum juga terbentuk oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.
Nikolas Kogoya
PROFIL: Nikolas Kogoya, Dokter Teladan 2008
DOKTER lulusan perguruan tinggi ternama di kota besar, kemudian bertugas di daerah sangat terpencil di Papua memang sangat menyengsarakan. Selain fasilitas kerja tidak tersedia, tidak ada sarana transportasi, konsentrasi pemukiman penduduk yang menyebar di wilayah yang sangat sulit dijangkau, serta tidak adanya penghormatan dan penghargaan masyarakat terhadap profesi dokter seperti yang biasa dialami para dokter yang mengabdi di kota-kota besar. Mereka setiap saat bepergian dengan mobil mewah dan bekerja di ruang ber-AC.
Timika negeri dollar. Gara-gara dollar, negeri ini dibom. Aksi teror bom ini selalu menjadi misteri. Pihak kepolisian Papua, masih menyelidiki. Tapi ada dugaan, OPM siap bertanggungjawab. Betulkah?
Oleh: *Aprila R. A. Wayar, SE
PASAL 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ’semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.’
Berdasarkan deklarasi ini, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang berhak membunuh atau menghilangkan nyawa manusia lain sekehendak hati.
Sebanyak 1.283 orang lolos sebagai calon legeslatif dari 38 partai politik pada pemilu 2009 nanti. Jumlah ini jauh lebih banyak dari pemilu anggota legeslatif pada 2004 sebanyak 933 orang . Walaupun jumlah calon legeslatifnya bertambah, tetapi kursi di DPRP tidak bertambah hanya buat 56 wakil rakyat. Ke lima puluh enam kursi ini akan diperebutkan di enam wilayah pemilihan.
Gudang Beras Jayapura
Guna mendukung pasokan beras diwilayah Papua, Wakil Gubernur Papua Alex Hasegem, pada Jumat (19/9) meminta aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Laut Jayapura, harus mengutamakan beras.
Tujuannya agar ketersediaan stok pangan menjelang hari raya lebaran dapat terpenuhi.
Hal ini disampaikan Wagub Alex Hasegem menanggapi pertanyaan wartawan usai melakukan peninjauan stok bahan pokok di pasar, supermarket dan gudang-gudang yang ada di wilayah Kota Jayapura.
Papua adalah tanah yang kaya dan diberkati. Tanah ini banyak menyimpan kekayaan alam yang belum seluruhnya dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat.
Mthargu Monye di Kayapulau, Jayapura
Perempuan asal Kampung Kayopulau tak mau dicap ketinggalan jaman. Mereka mulai bangkit untuk menata hari depan yang lebih baik. Mereka bersatu dalam satu ikatan yang diberi nama M’thargu Monye, berarti perempuan sebagai sumber kehidupan dan sumber suka cita.
Peresmian dan pelantikan M’thargu Monye dilakukan oleh Ondoafi Kayopulau, Gasper Sibi di Kampung Kayopulau pada 5 September 2008. Peresmian dan pelantikan itu disaksikan oleh Walikota Jayapura, MR Kambu beserta Muspida Kota Jayapura, dan Ketua LMA Port Numbay, George A Awi.
Anthon Raharusun
Oleh Anthon Raharusun*)
PERATURAN Pemerintah nomor 77 tahun 2007 tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam artian, tidak diamanatkan langsung oleh perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. PP No. 77 tersebut bukan justifikasi yuridis. Ia merupakan justifikasi politik, karena tidak bersumber langsung dari undang-undang yang menjadi dasar pencetusannya.
MASSA dari berbagai penjuru berkumpul di perempatan Tugu Pepera Kota Wamena menyambut panitia penyelenggara Peringatan Hari Masyarakat Pribumi se-Dunia, 9 Agustus 2008, Dewan Adat Baliem (DAB), Dewan Adat Papua (DAP) dan tamu undangan. Selanjutnya menuju Lapangan Sinapuk, Wamena.
Freddy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan
SEBANYAK 1600-an kapal asing ijin berlayarnya dicabut dari perairan Indonesia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Freddy Numberi, ribuan kapal asing itu tak memiliki industri di Indonesia dan melakukan pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia.
MASYARAKAT Adat Maya Suku Kawey, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat bersikukuh menolak tanahnya dieksploitasi PT. Anugerah Surya Pratama atau ASP yang telah berganti nama menjadi Anugerah Surya Indotama atau ASI.
Peresmian Papua Centre oleh Gubernur Papua
PROGRAM Respek yang dicanangkan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu mendapat dukungan penuh PT Freeport Indonesia (PT FI). Dukungan ini diwujudkan dengan dibentuknya “Papuan People Driven Development Knowledge Center’ (PDKC). Pada Jumat 5 September 2008 lalu, dilakukan peresmiannya oleh Gubernur Papua Barnabas Suebu di Kotaraja. Acara ini dihadiri juga Wakil Gubernur Alex Hesegem dan seluruh jajaran SKPD, para kepala kantor dan badan se-Papua dan Presiden Direktur PT. FI Armando Mahler.
Wakil Gubernur di Sota
Kedatangan rombongan tim turun kampung (turkam) dari pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah daerah setempat disambut meriah masyarakat di Distrik Sota. Belum memadainya jalur transportasi masih jadi persoalan utama Read the rest of this entry »
Johannes Supriyono
TELAH enam tahun Otonomi Khusus dijalankan di Papua. Namun, perubahan sosial yang cukup signifikan belum tampak. Bahkan, pendapat-pendapat yang kritis terhadap otsus bermunculan. Ada yang mengatakan otonomi khusus hanya menyuburkan mental korup dan budaya instan (“pemalas”), tidak menumbuhkan semangat kerja keras. Yang lain berpendapat bahwa otsus adalah rezeki bagi kalangan atas, yaitu para pejabat pemerintahan. Pendapat lain terasa lebih pedas. Otsus tidak lain adalah cara agar orang Papua dapat terus dikendalikan dan pelan-pelan mati dengan senyum. Read the rest of this entry »
Pantai Hamadi punya potensi wisata yang bisa mendatangkan manfaat bagi penduduk lokal dan pemerintah Kota Jayapura. Sayang pantai ini kini dihindari, karena para pemalak. Pemerintah kota juga membiarkan saja salah satu sumber devisa ini. Berbeda dengan Pantai Melbourne di Florida Amerika Serikat, misalnya, yang dikembangkan dengan konsep yang sangat sederhana. Read the rest of this entry »
Air susu ibu menandung semua unsur yang diperlukan untuk pertumbuhan, kesehatan dan kecerdasan bayi. Sayang iklan licik susu formula sering mengecoh para ibu. Juga mitos bahwa menyusui akan mengubah bentuk payudara. Read the rest of this entry »
Gubernur Papua dan Wakil Ketua II MRP
Jayapura, 15-Sept-08. Rencana strategis pembangunan kampung di Papua baru dimulai 2007 lalu. Tapi sebagian kalangan minta program itu perlu dievaluasi efektivitas dan keberhasilan program percepatan pemajuan pembangan kampung.
Read the rest of this entry »
Catatan Turun Kampung Tahap Dua
Selain rombongan Turkam diwarnai insiden roda pesawat tertanam di bandara. Masih ada kepala distrik di Boven Digoel belum mengetahui ada rencana Turkam. Akhirnya Turkam ditutup di Mimika.
Catatan Turun Kampung Tahap Dua
Uji coba landasan bandara di Senggi dan melihat bak penampungan air bersih dari dana Respek tahap pertama di Sarmu, baru diterima Februari 2008.
Catatan Turun Kampung Tahap Dua.
Turkam dimulai dari Nabire. Lalu ke Yapen dan dilanjutkan ke Waropen. Kebutuhan dasar warga masih jadi masalah.
Agus A. Alua (Ketua MRP)
Sebanyak empat anggota Majelis Rakyat Papua aktif menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2009 mendatang. Mereka belum dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota Majelis.
Banyak parpol meminang perempuan sebagai calegnya, termasuk di wilayah Merauke. Tapi apakah hanya sekadar dipinang yang buntutnya hanya untuk meloloskan suara orang lain?
Majelis Rakyat Papua melakukan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua soal upaya majelis ini tentang 11 kursi di legislatif bagi orang asli Papua. Kedua lembaga memandang ada ketidakadilan pemerintah pusat menyangkut Papua.
Sejak UU Otsus terbit, pemerintah belum melakukan supervisi dan inter-mediasi, baik kepada pemerintah daerah Provinsi Papua, DPRD, maupun MRP, Akibatnya, tatacara atau mekanisme perekrutan anggota legislatif untuk 11 kursi tak jelas.
Sebanyak 801 orang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif ke KPUD Kota Jayapura. Mereka akan memperebutkan alokasi 30 kursi yang tersedia di DPRD Kota Jayapura pada, pemilu 2009 mendatang.
Selama dua pekan KPU Provinsi Papua meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik peserta pemilu 2009. Ada sebagian berkas yang ditolak karena tidak memenuhi syarat.
Tabloid Suara Perempuan Papua KOMPAS.com – Perempuan
