Catatan Turun Kampung Tahap Dua
Uji coba landasan bandara di Senggi dan melihat bak penampungan air bersih dari dana Respek tahap pertama di Sarmu, baru diterima Februari 2008.
HARI Jumat 25 Juli 2008 pukul 09.00 pagi Gubernur Papua Barnabas Suebu yang dampingi Wakil Ketua II MRP Hana Hikoyabi serta para kepala dinas instansi pemerintah dan kepala biro di tingkat Provinsi Papua Turkam ke Kabupaten Keerom. Perjalanan Turkam 2008 Gubernur Papua bersama rombongan menuju Distrik Senggi Kabupaten Keerom menggunakan tiga pesawat udara: Susi Air, dan dua pesawat Avia Star. Lama penerbangan selama 30 menit dari Bandara Sentani Kabupaten Jayapura.
Tiga pesawat yang ditumpangi rombongan Turkam 2008 yang mendarat di Bandara Senggi merupakan pendaratan perdana sekaligus uji coba landasan. Panjang landasan bandara Senggi yang telah dibangun 700 meter. Sesuai rencana bandara tersebut akan diperpanjang hingga 1.500 meter, yang kemudian akan menjadi bandara penyangga Bandar Udara Sentani yang tidak memungkinkan untuk dikembangkan.
Di Senggi, rombongan Turkam gubernur Papua diterima Bupati Keerom Celcius Watae bersama jajarannya, para kepala kampung, kepala distrik dan masyarakat. Pusat kegiatan dialog di Kampung Woslay, sekitar 16 kilometer dari pusat ibukota Distrik Senggi. Dari bandara Senggi, rombongan tidak langsung ke lokasi dialog, tapi singgah sebentar di bakal calon lokasi pusat ibukota Kabupaten Keerom. Hutan di lokasi itu sudah digusur bludozer dan telah dipasang dena tata ruang kota yang akan dibangun di waktu mendatang.
Dari sana rombongan mengunjungi bak penampung air bersih bagi masyarakat kampung yang dibangun secara swadaya menggunakan dana Respek Rp 100 juta. Dari lokasi air bersih, rombongan mengunjungi perkebunan coklat milik masyarakat. Gubernur Papua Barnabas Suebu melakukan dialog dengan para petani di kebun coklat. Harga coklat perkilogram di Senggi Rp 16 ribu. Harga yang rendah itu membuat masyarakat yang punya kebun coklat tidak bersemangat untuk mengelolanya.
Dialog gubernur Papua dengan masyarakat di Kampung Woslay dimulai pukul 10.30 pagi dan berakhir pukul 14.30 siang. Usai dialog Gubernur Papua Barnabas Suebu menemui mama-mama yang berjualan hasil-hasil kebun, hasil peternakan dan perikanan di lokasi dialog. Setelah itu rombongan kembali dengan pesawat ke Jayapura.
Sebelumnya Keerom merupakan salah satu distrik dari Kabupaten Jayapura. Tapi kemudian dimekarkan menjadi kabupaten sendiri melalui Undang-undang Nomor 26 tahun 2002, pada 12 April 2002 bersama 13 kabupaten lainnya di Papua. Kabupaten Keerom memiliki 12 distrik dan 169 kampung, dengan luas wilayah 9.267,34 kilometer persegi, serta memiliki penduduk sebanyak 42.883 jiwa.
Sabtu, 26 Juli 2008, rombongan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem yang didampingi Wakil Ketua MRP Hana Hikoyabi bersama para kepala dinas dan kepala biro Setda Provinsi Papua mengadakan perjalanan turkam ke Kabupaten Sarmi menggunakan kendaraan roda empat.
Rombongan berangkat dari Jayapura menuju Kampung Kiren Distrik Bonggo yang menjadi lokasi dialog pukul 05.00 pagi dan tiba pukul 10.30 siang. Lama perjalanan pergi pulang dari Jayapura ke lokasi dialog selama delapan. Di Kampung Kiren, Distrik Bonggo rombongan Wagub Alex Hesegem bersama Wakil Ketua MRP Hana Hikoyabi diterima Bupati dan Wakil Bupati Sarmi Eduard Fonataba dan Berthus Kyeukyeu bersama jajarannya.
Dialog Wagub Papua Alex Hesegem bersama aparat pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Sarmi di Kampung Kiren berjalan selama satu, pukul 11.00-12.00 siang. Rombongan kembali ke Jayapura pukul 14.00 siang dan pukul 19.30 malam. Bupati Sarmi Eduard Fonataba dalam sambutan pembukaan dialog turkam mengatakan dana rencana strategi pembangunan kampung (Respek) yang diterima pemerintah Kabupaten Sarmi sebesar enam miliyar tiga ratus juta rupiah untuk 56 kampung dari 84 kampung, dua kelurahan serta lima distrik dari 10 distrik.
Berdasarkan jumlah kampung dan distrik tersebut, maka sebanyak 26 kampung dan lima distrik yang belum menerima dana Respek. Dana Respek tahap pertama tahun 2007 yang baru diterima bupati, kepala distrik dan kepala kampung di Kabupaten Sarmi pada Februari 2008 dan disalurkan melalui Bank Papua Cabang Pembantu Sarmi.
Dari jumlah dana sebesar enam miliyar tiga ratus juta rupiah yang diterima Pemkab Sarmi itu, yang sudah disalurkan ke kampung-kampung dan distrik sebesar lima miliyar empat puluh lima juta tiga ratus lima ribu empat ratus delapan puluh rupiah. Sementara dana Respek yang tersisa di rekening Bank Papua Cabang Pembantu Sarmi sebesar Rp 1.254.694.520.
“Dana Rp 100 juta dari gubernur yang disalurkan ke kampung-kampung sejak 2007 itu dapat menambah dana tingkat kampung untuk memberikan perubahan hidup yang lebih baik dan sejahtera,” kata Bupati Sarmi Eduard Fonataba.
Dana Respek yang disalurkan Pemkab Sarmi ke masyarakat kampung per 17 Juli 2008 itu digunakan untuk pendidikan, kesehatan, pemenuhan makanan dan gizi, pengembangan ekonomi masyarakat, pembangunan infrastruktur kampung, pengelolaan hutan berkelanjutan, pemberdayaan aparat kampung, pengarusutamaan gender, serta penegakkan hukum dan hak azasi manusia.
Setiap kampung di Sarmi menerima dana Respek pertahun sebesar Rp 200 juta. Jumlah itu, dari Gubernur Papua Barnabas Suebu Rp 100 juta, dan dari Bupati Sarmi Eduard Fonataba juga Rp 100 juta. Tidak menutup kemungkinan jumlah dana di setiap kampung bukan saja di Sarmi, tapi di seluruh Papua untuk tahun-tahun mendatang akan terus meningkat seiring keberhasilan masyarakat dan aparat kampung dalam mengelola dana Respek.
Sementara itu, Wagub Alex Hesegem dalam sambutannya mengatakan ada tiga agenda strategi utama pembangunan selama lima tahun kedepan dalam masa kepemimpinan pasangan Gubernur Papua Barnabas Suebu dan Alex Hesegem adalah Respek, pembangunan infrastruktur, dan restrukturisasi birokrasi.
Wagub menegaskan uang itu tidak boleh dibagi-bagi untuk belanja makan, tapi harus diolah dengan baik agar dana itu berbekas. Kalau uang itu dibagi untuk makan, akan habis dan tak berbekas. “Dan jika ada dana Respek yang tidak jelas pertanggungjawabannya serta ada indikasi korupsi, maka kepala kampung yang bersangkutan harus dipecat, diproses hukum dan diganti dengan orang lain.”
Untuk menghindari penyalahgunaan dana Respek, maka para kepala kampung di Sarmi minta dana operasional, serta mereka juga minta perlu ada batasan yang tegas soal peruntukan dana Respek. Selama ini para aparat kampung tidak punya dana operasional, mereka hanya menerima honor setiap tiga bulan sekali. Sementara dalam program pengelolaan dana Respek tidak ada operasional bagi kepala kampung. *** paskalis keagop
