Catatan Turun Kampung Tahap Dua
Selain rombongan Turkam diwarnai insiden roda pesawat tertanam di bandara. Masih ada kepala distrik di Boven Digoel belum mengetahui ada rencana Turkam. Akhirnya Turkam ditutup di Mimika.
SENIN 28 Juli 2008 pukul 08.00 pagi rombongan Gubernur Barnabas Suebu mengadakan turun kampung (Turkam) ke Kabupaten Boven Digoel menggunakan pesawat Pelita Air dari Bandara Sentani menuju Bandara Tanah Merah di Boven Digoel. Sementara di hari yang sama, juga ada Turkam ke Enarotali, Kabupaten Paniai yang dilakukan rombongan Wakil Gubernur Alex Hesegem yang didampingi Wakil Ketua II MRP Hana Hikoyabi bersama beberapa pejabat lainnya.
Rombongan Turkam ke Boven Digoel, sempat terjadi peristiwa diluar rencana. Sebab saat mendarat di Bandara Tanah Merah, roda kiri pesawat sempat tertanam sekitar tiga sentimeter. Sehingga 32 penumpangnya, termasuk Gubernur Bas Suebu terpaksa turun. Masyarakat bersama staf pemerintahan beramai-ramai menggali ban pesawat yang tertanam. Upaya ini berhasil setelah dibantu dua truk milik TNI Yonif 303/SSM.
“Tertanamnya pesawat ini merupakan teguran alam Boven Digoel kepada pemerintah yang tak membangun rakyatnya dengan baik. Pejabat Boven Digoel lebih banyak makan di Tanah Merah, tidur di Merauke dan Jayapura, serta buang air di Manado dan Jakarta. Gubernur kaka Bas, liat ini, pejabat-pejabat Boven Digoel tak pernah di tempat, setiap hari mereka jalan terus. Pemerintahan tak jalan dan pejabat lebih banyak bawa uang ke Jakarta,” teriak mama-mama yang datang menyaksikan ban pesawat yang tertanam.
Rombongan Gubernur Barnabas di Boven Digoel diterima Wakil Bupati Marcelino Yomkondo, Ketua DPRD Paulinus Wanggimop, Wakil Ketua DPRD Lukas Ikwaron, Kepala Dinas Kesehatan Titus Tambaip bersama pejabat teras lainnya. Setelah istirahat sejenak, rombongan gubernur melanjutkan perjalanan ke Distrik Citakmitak, Senggo Kabupaten Mappi. Mereka diterima Bupati Mappi Aminadap Yumame bersama pejabat setempat. Aminadap mengatakan, Mappi memiliki 10 distrik dan 127 kampung. “Waktu dekat akan dimekarkan dua distrik mengurus suku terasing, Kombay, Koroway, Korve, Citak, dan Mitak serta beberapa suku lainnya yang hingga kini belum terjangkau pemerintah,” katanya.
Persoalan rumit dihadapi Mappi, yakni wilayahnya luas dan warganya masih hidup terasing, kesulitan air bersih walau hidup di daerah berawa, banyaknya penderita penyakit kaki gajah (filariasis), serta sarana dan prasarana medis terbatas. Pada kesempatan itu, gubernur mencanangkan “Pencanangan Pengobatan Massal Filariasis di Kabupaten Mappi” selama 25 tahun kedepan secara konsisten dan kontinyu. Soal wilayah yang berawa ini, Yumame minta provinsi membangun kanal-kanal. Sebagian besar warga tak bisa baca tulis dan tenaga guru terbatas, penyakit infeksi menular seksual (IMS) termasuk HIV/AIDS cukup dominan.
Kampung-kampung di Mappi menerima dana Respek sebesar Rp 200 juta. Jumlah itu, dari gubernur Rp 100 juta dan dari bupati Rp 100 juta dialokasikan dari dana otonomi khusus. Sebagian besar dana Respek yang diterima masyarakat kampung di Mappi digunakan membangun rumah tinggal secara gotong-royong. Ada dua kampung di kabupaten itu hingga kini memiliki 20 ribu hektar kebun karet, tapi belum dikelola. Sudah ada beberapa pemodal yang menyatakan niatnya hendak mengelola potensi itu.
Usai tanyajawab dengan para kepala kampung, kepala distrik dan pejabat lainnya, Gubernur Barnabas bertemu dan berdialog langsung dengan 150 wakil masyarakat Suku Kombay dan Koroway. Panitia menyediakan tenda terpisah bagi mereka untuk memudahkan komunikasi. Seorang diantara mereka yang menjadi juru bicara saat berbincang dengan gubernur dengan bahasanya mengatakan “bapa kami tertinggal. Kami ingin seperti bapa dan orang-orang lain, tapi kami tidak mampu. Kami minta bapa datang lagi lihat kami.”
Gubernur berjanji bakal datang, khusus menemui mereka. “Firman Allah tentang damai dan sejahtera dalam kitab Injil sudah dikabarkan selama 150 tahun di tanah Papua. Tapi sampai sekarang masyarakatnya hidup miskin. Belum ada damai dan sejahtera. Kita ada di persimpangan jalan. Ini masyarakat yang sangat asli. Belum tersentuh perubahan jaman yang sedang terjadi sekarang,” ujar Barnabas sebelum naik ke pesawat kembali menginap di Tanah Merah, ibukota Kabupaten Boven Digoel.
Selasa 29 Juli 2008, gubernur bersama rombongan Turkam ke Kampung Mawan. Semula, pelaksanaan Turkam di Boven Digoel ini di Kampung Anyumka Distrik Ambatkuy, kemudian ke Kampung Mawan, karena kondisi jalan raya menuju lokasi rusak parah. Dialog masyarakat kampung dengan Gubernur Papua Barnabas Suebu di Kampung Mawan didampingi Wakil Bupati Marcelino Yomkondo, Ketua DPRD Paulinus Wanggimop, Wakil Ketua Lukas Ikwaron dan Ketua Komisi B Edward Haurissa bersama pejabat kabupaten setempat, sebagian kepala distrik, kepala kampung dan masyarakat.
Di Boven Digoel kelihatannya tak siap dan serba dadakan. Para pejabat di kabupaten tak ada di tempat. Bahkan beberapa kepala kampung dan kepala distrik yang ditemui kaget kalau ada rencana Turkam ke Tanah Merah. “Saya kepala distrik tapi tidak tahu informasi ini. Jadi, saya punya kepala-kepala kampung tidak ada yang datang. pihak kabupaten juga tidak kasih undangan atau kabar, jadi banyak kepala distrik dan kepala kampung yang tidak hadir. Kita juga tidak tahu lokasi dialognya di mana?” ujar seorang kepala distrik di Mawan.
Wakil Bupati Boven Digoel, Marcelino Yomkondo menyampaikan perkembangan pembangunan di wilayah itu, setelah usia pemekaran mencapai empat tahun. Keterbatasan tenaga guru dan tenaga medis menjadi kendala dalam mempercepat pembangunan kualitas sumberdaya manusia di Boven Digoel. Setiap kampung di Boven Digoel terima dana Respek Rp 150 juta. Dari gubernur Rp 100 juta dan bupati Rp 50 juta. Kabupaten ini memiliki 88 kampung dan 15 distrik. Namun sebagian besar kampung tak ada guru sekolahnya. “Kampung-kampung yang ada gurunya tak ada rumahnya, mereka menumpang di rumah warga,” ujar Albertus, Kepala Kampung Mawan.
Gubernur Barnabas mengatakan ada tiga klaster dalam masyarakat Papua. Klaster pertama, masyarakat yang sama sekali tidak mampu dapat menolong dirinya sendiri. Mereka ini yang wajib dapat bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) yang dibagikan pemerintah. Seperti masyarakat terasing. Klaster kedua, masyarakat yang mampu tapi tidak berdaya. Golongan masyarakat ini yang wajib dapat dana pemberdayaan, bukan dapat dana BLT BBM. Klaster ketiga adalah orang-orang yang mampu, tapi tidak mampu secara infrastruktur, mereka ini yang harus dibantu. Kelompok masyarakat ini seperti koperasi-koperasi, usaha-usaha bersama (UB), dan lainnya. Mereka ini tidak dapat BLT BBM, dan dana pemberdayaan. Tapi harus dapat bantuan dana.
Bas Suebu menegaskan, dana Respek harus dapat digunakan karena empat hal, yakni masyarakat anggap penting dan mendesak. Terus, penting dan tidak mendesak. Juga tidak penting tapi mendesak. Serta tidak penting dan tidak mendesak. “Dengan empat hal ini, maka program pembangunan di kampung-kampung bisa jalan dan terwujud,” ujar Bas Suebu. Usai dialog, dilanjutkan penanaman pohon. Bas secara simbolik menanam sebuah pohon matoa di Kampung Mawan. Dari sana, rombongan langsung ke Bandara Tanah Merah pukul 16.00 sore naik pesawat menuju Bandara Moses Kilangin, Kabupaten Mimika.
Rabu, 30 Juli 2008 rombongan Gubernur Barnabas Suebu dari Selatan Papua dan Wakil Gubernur Alex Hesegem dari Utara Papua bertemu di Kampung Mapurujaya Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika untuk melakukan dialog dengan masyarakat dan sekaligus penutupan turkam tahap dua tahun 2008. Dialog ini dipandu Penjabat Bupati Mimika Athanasius Allo Rafra sekaligus dalam sambutannya melaporkan total dana Respek yang diterima Kabupaten Mimika dari pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 10 miliyar, untuk didistribusikan ke 12 distrik, 79 kampung dan enam kelurahan. Dari total dana itu, Mimika baru mendistribusikan 45 persen, yaitu empat miliyar empat ratus sepuluh juta rupiah. “Pencairannya dilakukan melalui kantor Bank Papua Cabang Timika. Setiap distrik dan kampung dapat Rp 100 juta,” kata Rafra.
Untuk mendukung percepatan pembangunan kampung itu juga, Pemkab Mimika mengalokasikan dana sebesar sepuluh miliyar sembilan ratus juta rupiah. Dengan perincian setiap kampung dapat Rp 100 juta dan setiap distrik dapat Rp 200 juta. Selain dana Respek dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika, sebanyak 67 kampung asli di Mimika juga mendapat tambahan dana sebesar Rp 100 juta dari Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK). Selama perjalanan Turkam tahun kedua ini, setiap kelompok tarian yang mengiringi kedatangan rombongan gubernur menerima uang ucapan terima kasih sebesar Rp 10 juta. Setiap akhir pidato yang dikunjungi, gubernur mengakhirinya dengan doa yang dibawakan sendiri. *** paskalis keagop
