Wakil Gubernur di Sota
Kedatangan rombongan tim turun kampung (turkam) dari pemerintah Provinsi Papua bersama pemerintah daerah setempat disambut meriah masyarakat di Distrik Sota. Belum memadainya jalur transportasi masih jadi persoalan utama
SUASANA distrik yang berada tepat di titik nol dalam peta wilayah Indonesia siang itu terlihat meriah. Para aparat distrik dan kampung, serta warga sekitarnya terlihat ramai di sekitar lokasi pertemuan para pejabat pemerintahan dari provinsi dan kabupaten. Kemeriahan itu bertambah, ketika bus rombongan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem yang didampingi Wakil Bupati Merauke Waryoto tiba di SMK Negeri Sota. Sebanyak 10 orang perempuan terlihat menyanyi dan menari sambil menggenggam sebatang tebu.
Tarian dan nyanyian ini diiringi pukulan tifa para laki-laki yang berpakaian adat setempat. Sebuah pelepah pinang digelar di tanah, sebagai tempat pijakan kaki bagi tamu kehormatan yang datang. Sang Kepala Suku Yeinan, David Gagujai langsung menyematkan topi bulu burung kasuari di kepala Alex Hesegem dan sebuah noken digantungkan di lehernya menjuntai ke dada. “Penyambutan cara adat dan penyematan topi ini melambangkan sambutan tertinggi dari suku kami, Suku Yeinan yang mendiami hampir di daratan perbatasan RI-PNG,” kata David.
Acara ini selesai. Alex pun berpindah menaiki bus melanjutkan perjalanan ke pusat distrik. Ketika tiba, rombongan Alex disuguhi upacara adat Malind Kanum. Tarianya sama, gerak dan coretan wajah juga sama dengan sebelumnya. Tapi yang berbeda, masyarakat Malind Kanume mendesak segera dibentuk Provinsi Papua Selatan. “Bapak lihat jalan-jalan ini seperti yang lain. Ada jalan diaspal, sedangkan yang lain tidak. Perumahan masyarakat sedikit ada perubahan, tapi belum sepenuhnya. Maka itu kami sangat mengharapkan terbentuknya Provinsi Papua Selatan,” kata wakil masyarakat, Marten Ndimar dihadapan rombongan.
Setelah itu, rombongan diarak memasuki ke sebuah lapangan. Di sini sudah hadir berbagai etnis, suku dan agama. Ada ada juga para siswa/siswi dari SD, SMP dan SMK ditenda yang memanjang. Dihadapan mereka duduk rombongan Alex, Waryoto, Ketua DPRD Merauke Daniel Walinaulik, Pokja Agama Katolik di MRP Bernadeta Mahuze, Anggota DPRP Piet Hein Awangkok dan beberapa pejabat pemerintahan lainnya. Dalam laporan Wakil Bupati Merauke Waryoto, dikatakan jumlah kampung yang ada di Kabupaten Merauke sebanyak 160 kampung. Sedangkan jumlah penduduknya sebanyak 173.943 jiwa.
Menurut Waryoto, pemerintah daerah telah menjalankan semua instruksi gubernur bernomor II tahun 2007 tetang pendataan berbasis kampung dengan bekerja sama Badan Pusat Statistik 2007. Dalam laporannya, juga dikatakan semua program telah dilaksanakan dengan baik. “Namun kondisi jalan tak tentu. Faktor inilah menghambat rutinitas arus barang antara pasar dengan hasil alam para petani. Diharapkan, jalan provinsi segera diperbaiki, agar arus traspirtasi berjalan lancar,” terangnya.
“Sedangkan dana bantuan dari pusat ke provinsi hingga kabupaten telah diturunkan. Namun karena setiap wilayah berbeda karateristik dan persoalannya, maka jumlah dananya pun bervariasi, yakni antara Rp 200.000.000 hingga Rp 250.000.000. Dana ini dimaksudkan untuk pengembangan distrik itu sendiri. Sehingga dengan total ada 20 distrik, maka total dana yang dikucurkan sekitar Rp 4 milyar lebih. Sedangkan total dana yang telah diberikan mencapai Rp 6 milyar lebih untuk setiap kampung. Hal ini telah sesuai dengan mekanismen otonomi kampung,” katanya.
Di bidang pertanian, menurut Waryoto, pemerintah daerah Merauke telah memberikan bibit bagi petani dan peralatannya. Bukan hanya itu, perkebunan kelapa sawit yang direncanakan bakal menjadi prospek cerah untuk masyarakat. “Juga ada investor yang akan membuka perkebunan tebu, jagung dan singkong. Investor ini telah mendapatkan izin lokasi. Disamping itu, pembangunan jaringan irigasi sedang dalam tahap perbaikan. Juga telah direncakan membangun jembatan sepanjang 540 meter yang menghubungkan Merauke dengan wilayah barat daya di Kali Bian. Juga akan dirintis pembangunan lapangan udara di Merauke, Kumbis, dan Kimam,” paparnya.
Sedangkan menurut Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem, program seperti ini jelas dan tepat. “Jelas karena semua demi masyarakat dan tepat karena masing-masing dana telah dilaporkan Waryoto. Ini yang kita mau terapkan di kampung-kampung. Misi turun kampung ini untuk bertemu langsung masyarakat, berdialog dan merasakan apa kendala masyarakat kampung. Inilah program rencana strategi pembangunan kampung (Respek). Ada program besar telah direncanakan khusus, sesuai visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, yakni rencana pembangunan kampung, rencana pembangunan infrasutruktur dan reformasi birokrasi,” paparnya.
Untuk itu, menurut Alex, tugas aparat pemerintahan dari gubernur, bupati atau walikota, kepala distrik dan kepala kampung, menjalankan program reformasi birokrasi. Sedangkan tugas para kepala dinas, menjalankan program rencana pembangunan infrastruktur. Terus rencanan pembangunan kampung atau Respek, pelakunya adalah masyarakat kampung itu sendiri. “Jaman dulu, masyarakat hanya sebagai obyek. Kali ini masyarakat menjadi subyek pembangunan. Sebagai subyek, maka masyarakat harus diangkat untuk duduk dan merencanakan seluruh program kampung mereka sendiri. Sudah tak boleh lagi direncanakan di provinsi, kabupaten atau distrik,” terangnya.
Kata Alex, Respek ini penting dan masyarakat kampung juga penting, maka harus ada unsur adat, perempuan dan agama serta semua komponen harus dilibatkan. Pembangunan untuk masyarakat, berarti harus ada inisitif dari masyarakat sendiri. Sehingga Respek ini bukan untuk diproyekkan. “Program Respek telah berjalan di kampung-kampung dan waktu awal pemerintah Provinsi Papua telah menyedikan dana block grand 100 persen atau Rp 100 juta untuk setiap kampung se-Papua. Maka itu, bagaimana penggunaan anggaran itu, kami ingin mendengarkan langsung. Kita ingin evaluasi program seluruhnya,” terangnya.
Pembangunan seperti apa yang dimaksudkan Respek ini, menurut Alex misalnya, pembangunan jembatan dan jalan. Jika jalan itu perlu diperbaiki, maka unsur komponen kampung duduk bersama, seperti adat, agama dan perempuan mengusulkan ke masyarakat, apakah boleh atau tidak. “Kalau ada bantuan dari pemerintah daerah Merauke untuk membangun jalan, maka dibangun. Tapi harus perkirakan dananya. Mana yang boleh, setengah boleh dan yang tak boleh. Pasti bantuan dana dari pemerintah daerah Merauke tak sebanding dengan provinsi, sebab terbentur dana dari pusat. Nah, bagaimana Kabupaten Merauke seluas ini dibangikan 160 kampung pasti kurang. Makanya, masyarakat harus betul-betul memilih mana yang paling penting dengan untuk penggunaan dana itu,” paparnya.
Sedangkan menurut Kepala Distrik Angguk, Gabriel Laiyan, pihaknya sendiri mengakui telah menerima dana Rp 100 juta yang merupakan dana program Respek dari pemerintah provinsi. “Hanya saja masalahnya, kadang Rp 100 juta tidaklah efektif. Sebab muncul kendala jalan. Hasil pertanian yang dihasilkan para petani di kampung, sering membusuk, sebab tak bisa dipasarkan karena jalan rusak atau belum ada. Misalnya, jalan yang mengubungkan seluruh distrik memakan biaya yang cukup besar. Untuk itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum harus segera bergerak melihat persoalan ini,” katanya.
Hal yang sama dikatakan salah satu pendamping Program Respek Distrik Sota, Fransisco Ciwe. Menurutnya, kendala jalur transportasi yang memang saat ini masih menjadi persoalan utama dalam membangun kampung ke depan. “Program sekarang ada yang sudah berjalan, tapi ada juga baru berjalan pada tahap pertama. Namun masalahnya, kadang masyarakat kampung menanyakan dana ini. Dana masih ada di Bank Papua, tinggal program saja kadang tak terlaksana. Kalaupun jadi, baru tahap pertama. Untuk itu, saya berharap masyarakat kampung segera membuat program yang lebih teliti, agar pembangunan sesuai dengan Respek,” tandasnya. *** cunding levi/agapitus batbual (merauke)
