Kalapas Abepura Anthonius Ayorbaba, Yusak Pakage dan Filep Karma
Pengibaran Bintang Kejora merupakan bentuk protes terhadap usulan dialog nasional oleh pemerintah Jakarta. Filep Karma dan Yusak pakage mendeklarasikan diri sebagai pemimpin perjuangan.
Saat diwawancarai di ruangan Kalapas Abepura, Minggu, 17 Agustus lalu, Filep Karma dan Yusak Pakage didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Anthonius M. Ayorbaba, SH, M.Si dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM, Demianus Rumbiak, SH, mengakui sudah mendengar adanya surat dari anggota kongres Amerika tersebut. Namun sampai dengan saat wawancara, mereka belum menerima dan membacanya.
“Kami sudah dengar adanya surat itu, tapi sampai sekarang kami belum menerimanya dan tahu isinya,” kata Filep Karma. Filep juga mengatakan, sebelum ada surat Kongres AS itu sebenarnya Amnesty International Jerman sudah mengirimkan surat kepada pemerintah Indonesia. Tidak hanya Jerman, Amnesty International dari berbagai belahan dunia juga sudah menyampaikan desakan. Filep menyampaikan, hanya Indonesia yang selalu menutup-nutupi kasus mereka, sejak disidangkan di pengadilan pada 2005.
“Kami juga mendapat banyak surat dukungan dari para pekerja hak asasi manusia internasional dan pribadi dari komunitas dunia. Di antaranya Inggris, Jerman, Kanada, Filipina, dan Malaysia. Hampir semua surat itu intinya, menyatakan apa yang kami alami kini sangat tidak wajar bagi sebuah negara yang, katanya, demokratis,” kata Philip.
Namun, ia juga menambahkan, komitmen dan perjuangan ia dan rekannya tak tergantung pada desakan dan dukungan dari luar, termasuk lewat surat anggota Kongres Amerika Serikat itu. “Kami tidak akan mundur selangkah pun dari perjuangan kami membebaskan rakyat Papua dari penderitaan yang cukup lama dan berlarut-larut. Seperti, pelanggaran hak asasi manusia, kemiskinan, kesehatan, pendidikan,” katanya.
Filep menilai respon pemerintah dan sebagian masyarakat Indonesia yang berlebihan terhadap surat anggota Kongres Amerika Serikat merupakan cerminan dari kekhawatiran yang berlebihan pula, seakan jika ia dan Yusak dibebaskan, negara Papua Barat langsung terbentuk
Ia juga menambahkan, banyak program pemerintah yang hanya pemanis bibir saja. Otsus yang selalu didengungkan, tidak ada realisasinya. Alias tidak dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini menjadi bukti pemerintah pusat tidak serius mengurus masyarakat Papua.
Keduanya juga mengakui teror dan intimidasi yang selama ini dialami. Bahkan ancaman penembakan saat diinterogasi dan teror mental yang sangat menghina dan melecehkan martabat sebagai orang asli Papua.
“Hal-hal seperti itu sangat melukai hati kami, kami ini manusia sama dengan saudara-saudara kita yang lain, mengapa kami diperlakukan seperti itu?
Sikap intimidatif juga dialami saat di Kejaksaan. Di sini, Lembaga Pemasyarakatan (LP) Abepura juga, katanya, kerap hal yang sama terjadi. Walau, itu tidak ditujukan langsung kepada mereka, tetapi kepada para petugas LP. Hal seperti itu membuat para petugas serba salah menghadapi mereka. “Tetapi, kami tidak ambil pusing dengan intimidasi seperti itu,” kata Filep.
Filep mengatakan, apa yang mereka alami merupakan konsekuensi dari jalan yang mereka pilih. “Anda hari ini merayakan kemerdekaan (17 Agustus), karena pejuang-pejuang Indonesia telah rela memberikan nyawanya kepada bangsanya, kami pun sama. Sebagai pejuang, kami siap memberikan nyawa kami bagi bangsa kami, sekali pun kami tidak menikmati kemerdekaan itu, kami rela demi bangsa kami; hidup dan mati ada di tangan Tuhan,” tegas Filep.
Yusak juga menambahkan, mereka siap memimpin negara Papua Barat. Ia menyampaikan alasan mengapa mereka selalu menyampaikan aspirasi lewat pengibaran Bintang Kejora. Sebelumnya pihaknya sudah mengusulkan dialog terbuka dengan pemerintah Indonesia, tetapi tidak dihiraukan.
“Sebelum pengibaran, dua hari kami bertahan di DPR Papua; tidak ada satu pun pejabat pemerintah yang datang. Selama ini pemerintah Indonesia selalu menutup diri, tidak mau terbuka kepada rakyat Papua. Mulai hari ini, kami nyatakan kami pemimpin Negara Papua Barat,” tegasya. Bersamaan dengan itu, Filep Karma mengeluarkan dari balik bajunya gambar Bintang Kejora sambil mempertontonkannya.
Filep menambahkan, gambar tersebut ditunjukannya untuk menandai deklarasi mereka (Filep dan Yusak) sebagai pemimpim perjuangan Papua Barat menuju kemerdekaan.
“Memang banyak pemimpin yang sudah deklarasi, tapi banyak juga yang pergi keluar. Saat ini kami deklarasi dan kami terus bertahan di sini, apapun risikonya,” tegasnya.
“Filep menuturkan, walau ada perlakukan tidak di LP, ada juga hal-hal positif. Misalnya, izin untuk berobat keluar, jika sakit. Masalahnya, sering karena prosedur yang cukup lama (pagi hingga siang), loket rumah sakit sudah tutup saat tiba di sana. Tak heran, ada petugas yang mungkin karena tak sampai hati, mengizinkan saja kami tanpa surat, saat kepala lembaga tak di tempat.
Perlakuan tidak manusiawi biasa mereka dapatkan, misalnya, ada petugas yang mabuk. Filep mengaku dianiaya beberapa kali di LP, pada malam hari 28 April, bertepatan HUT LP. Keluarganya yang tidak menerima sempat melaporkan peristiwa itu kepada Kapolsek, Kapolres. Karena kurang direspons, masalah itu dilanjutkan ke Kapolri yang langsung mendapat tanggapan, bersamaan dengan datangnya surat Kongres.
Filep juga menambahkan bahwa, dirinya dan Yusak tidak perduli dengan remisi yang diberikan oleh pemerintah karena mereka hanya menunggu waktunya yang akan diberikan Tuhan.
Selain itu, soal ijin dan prosedur di LP Abepura, Kepala LP Abepura, Anthonius M. Ayorbaba M.Si, mengatakan, memang ada fungsi yang hilang selama enam generasi kepemimpinan di LP Abepura sepanjang 12 tahun. Fungsi-fungsi yang hilang ini yang akan diupayakan untuk diterapkan kembali sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
Ia juga menambahkan, pembinaan di LP Abepura saat ini mulai diupayakan terbuka untuk lembaga-lembaga internasional. Di lingkungan internal LP sendiri—yang menjadi sorotan—para petugas sudah mengikuti pelatihan-pelatihan hak asasi manusia. Awal yang baik ini akan terus ditingkatkan.
*** Adolvina Rumbewas
