Sudah setahun dana Respek dikucurkan ke kampung-kampung. Tapi rencana strategi pembangunan kampung belum berjalan mulus. Ada salah paham terhadap program ini.
KEHENINGAN di Kantor Distrik Banggo, Kabupaten Sarmi pada 26 Juli lalu, tiba-tiba lenyap. Ada lengkingan suara Kliningan dari Reog Ponorogo dan tari Kuda Lumping asal Jawa Timur. Juga tarian lain dari penduduk asli Bonggo dan Nusa Tenggara Timur (NTT), yang yang memecahkan kesenyapan menyongsong Wakil Gubernur Papua Aleks Hesegem. Wakil gubernur, kebetulan sedang ‘turkam’ ke Bonggo.
Tarian Yosim-Pancar dari penduduk asli di Bonggo dan sekitarnya pun, seperti redup di tengah pertunjukan dari penduduk mantan trasmigran dari Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur.
“Di distrik ini, saudara-saudara kita penduduk asli Papua, tinggal jauh dari pusat distrik. Mereka sudah terbiasa dengan kesenian saudara-saudara mereka dari Jawa, Bali, dan NTT,” kata Cecep, lelaki asal Jawa Barat yang sudah menetap di Bonggo sejak 1992 kepada mingguan ini di sela-sela acara penyambutan.
‘Turkam’ kali ini lebih difokuskan untuk mengevaluasi kegiatan ‘turkan’ 2007. Tak cuma warga Bonggo yang memberikan sambutan seperti itu, tapi juga 14 distrik lain yang menjadi tujuan kunjungan gubernur dan wakilnya sejak 9-30 Juli 2008.
Kegiatan Turkam memang merupakan salah satu agenda utama Bas Suebu dan Alex Hessegem semenjak keduanya berkantor di Dok II, 27 Juli 2007. Tapi, tampaknya agenda ‘turkam’ yang sepaket dengan rencana strategi pembangunan kampung (Respek) itu, belum dipahami. Bahkan ada kecenderungan, salah diterjemahkan oleh sebagian kepala kampung di distrik-distrik di Papua.
Dari sejumlah kampung-kampung yang dikunjungi gubernur dan wakil gubernur, sejumlah hal terungkap. Salah satunya, dana pemberdayaan kampung (istilah yang digunakan Bas: block grant) dianggap sebagai uang rakyat yang harus dibagi habis di antara kepala kampung dan warga.
Salah satu contoh adalah di Distrik Bonggo. Hal itu tampak dari pernyataan langsung kepala kampung kepada wakil gubernur dan mingguan ini. Salah satu kepala kampung menanyakan dalam dialog: “Dari dana block grant? berapa besar yang harus diambil kepala kampung, dan berapa besar yang harus dibagi-bagikan kepada warga?”
Bukan itu saja, sejumlah kepala kampung yang berdiskusi dengan mingguan ini menganggap dana Otsus sebagai hasil keringat, air mata dan darah orang asli Papua yang menuntut kemerdekaan, sehingga harus dibagi-dibagikan.
“Orang tua dan saudara saya sudah dibunuh karena tuntutan kemerdekaan Papua. Jadi, uang otsus ke kampung harus dibagi rata kepada semua penduduk kampung sebagai uang darah atau uang duka,” kata seorang kepala kampung di Bonggo yang tidak ingin namanya disebutkan.
Anggapan serupa juga ditemui di Anggruk dan Kanggeme di Jayawijaya, Unurum guay, di Kabupaten Jayapura, Wanggar di Nabire, Sota di Merauke, Waren di Waropen, Batom di Pegunungan Bintang, Senggi di Keerom, Muara Tami di Kota Jayapura.
Apa pasal? Program ‘turkam’ dan Respek sudah berjalan dua tahun lebih. Di sejumlah kampung Respek memang telah memberikan harapan akan perbaikan keadaan ekonomi warga. Tapi, di pihak lain, ada kesalahpahaman soal peruntukan dana bantuan untuk kampung.
Kenyataan ini juga terjadi di sejumlah kampung yang dikunjungi Tim “Ekspedisi Suara Perempuan Papua.” Misalnya, di Mosso di Kota Jayapura, Waris, Senggi, dan Arso Timur di Kabupaten Keerom.
Cukup ironis bahwa program Respek menjadi andalan yang dilontarkan dalam setiap kesempatan dan pertemuan di tingkat kabupaten, provinsi dan di tingkat nasional. Namun, pelaksanaan terkesan belum dimasyarakatkan secara merata.
Kini sudah dua tahun, tepatnya 27 Juli 2008, Bas Suebu dan Alex Hesegem menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur. Program Respek sudah berjalan dua tahun lebih, sejak Februari 2007. Pelaksanaan Respek belum sepenuhnya berjalan sesuai yang dicita-citakan.
Pemahaman terhadap Respek antara provinsi dan kampung-kampung hendaknya sejalan, jika tidak diinginkan kesejahteraan para warga kampung tinggal sebagai impian belaka.
*** Krist Ansaka
