Kemana Larinya 23 Milyar

Jayapura, 23 Nopember 2008.

Pembahasan 23 Raperdasi dan Raperdasus membutuhkan proses yang panjang. Biaya pun besar. Kabarnya, Rp 1 miliar pun tak cukup untuk satu peraturan. Benarkah?

CINCIN emas itu meningkar di jari manisnya. Pemakai cincin itu adalah salah satu anggota Panitia Legislasi DPR Papua. Ketika ditanya harga barang itu, dia mengelak. “Ah, cincin ini tak ada kaitannya dengan pembahasan Raperdasi dan Raperdasus,” katanya singkat.

Anggota dewan yang enggan disebut namanya itu mengaku, punya banyak teman di eksekutif. Apakah cicin emas itu hadiah hadiah dari teman-teman di eksekutif? Dia menjawab, “Ah, mau tahu saja.”

Sanksi Pelanggar Aturan Pornografi

Beberapa pasal Rancangan Undang-undang pornografi memuat sanksi yang tegas bagi pelanggar. Bias bisa terjadi dalam penerapannya.

PEMERINTAH dan sebagian anggota DPR merasa Undang-undang Pornografi penting dibuat dan diterapkan di Indonesia. Mereka beralasan, pertama, Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Inilah Pasal yang Dianggap Menimbulkan Kontroversi

Pasal 1
Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Definisi ini dinilai kabur. Frasa “yang dapat membangkitkan seksual” tidak jelas dan subyektif. Seni pertunjukan masyarakat atau lukisan, misalnya, sangat rentan dianggap melanggar pasal ini.

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan pornografi yang memuat:
a. persanggamaan, termasuk persanggamaan menyimpang.
b. kekerasan seksual.
c. masturbasi atau onani.
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau
e. alat kelamin.

Definisi “mengesankan ketelanjangan” tidak jelas dan menimbulkan tafsir subyektif.

Aturan Penangkal Nafsu

Walau Rancangan Undang-undang Pornografi ditolak masyarakat, DPR tidak mempedulikannya. Bagaimana penerapannya nanti?

RENCANA penetapan Ran-cangan Undang-undang Pornografi menjadi undang-undang oleh DPR dalam waktu dekat yang belum ditentukan itu menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.

Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya nyaris disahkan pada beberapa waktu lalu, tapi karena banyak pihak mempersoalkan urgensi penerapan aturan penangkal nafsu tersebut, maka urung disahkan dan mulai dibahas lagi pada 2008 ini. Dalam pembahasannya, DPR sudah merevisi beberapa pasal yang dianggap kontroversial, tapi masih saja terdapat pasal yang dianggap paling kontroversial.

RUUP Versus Budaya

Haji Ahmad Arobi Aittuarauw

Setiap suku di Indonesia memiliki karakteristik budaya yang sangat berbeda dalam tari dan berbusana. Dalam penerapannya, Undang-undang Pornografi dikhawatirkan akan berbenturan dengan budaya lokal.

Berawal dari Goyang Ngebor

Inul Daratista

Rancangan Undang-undang Pornografi akan disahkan DPR RI. Tapi
pasal- pasalnya sangat mengkriminalisasikan tubuh perempuan. RUU ini
dinilai sarat muatan politik. Penolakan pun berlansung dimana-mana,
termasuk di Papua.

Dari Koperasi Erpin ke Pasar Jouwaa

Pertumbuhan ekonomi di Demta sudah dimulai sejak berkiprahnya Koperasi Erpin tahun 1951. Setelah 52 tahun, kini masyarakat di Distrik Demta mencoba kembali dengan semangat Erpin untuk mendongkrak kesejahteraanya melalui usaha ikan dan kakao.

Nyanyian dari Mantan Pelintas Batas di Arso Timur

Distrik Arso Timur baru berusia lima bulan. Infrastruktur dan fasilitas umum lainnya masih sangat terbatas. Tapi distrik yang satu ini hendak menciptakan model pembangunan bagi mentan pelintas batas yang baru lima tahun kembali ke kampungnya di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom.

Otsus di Distrik Senggi

Otonomi khusus sudah berlaku di Papua sejak tahun 2001. Kini telah mencapai tujuh tahun. Masih tersisa 18 tahun lagi. Walau demikian, dana yang diperuntukan untuk masyarakat asli Papua itu, tak kunjung dirasakan oleh mereka yang tinggal di kampung-kampung, seperti di Distrik Senggi.

Berawal dari Goyang Ngebor

Rancangan Undang Undang Pornografi (RUUP) akan disahkan DPR RI. Tapi dalam pasal-pasal RUU itu, sangat mengkriminalisasikan tubuh perempuan dan dinilai sarat dengan muatan politik. Untuk itu, RUU ditolak di mana-mana, termasuk di Papua.

Rakyat Papua Tak Akan Patuhi

Dr. Phill Erari

Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU Pornografi) dinilai mengatur sesuatu yang privat sehingga rancangan undang-undang itu melanggar HAM. Sementara rakyat asli Papua menilai, bahwa jika RUU itu disahkan berarti Indonesia telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap budaya Melanesia

MRP dan DPRP pun Tolak RUU Pornografi

Gaung penolakan terhadap RUU Pornografi akhirnya muncul juga dari dua lembaga negera yang ada di Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Provinsi Papua

Bintang Kejora Berkibar Lagi

Sekitar 100 meter dari Mapolsek Mimika Timur, bendera Bintang Kejora berkibar selama 30 menit. Setelah itu, polisi bergerak ke lokasi pengibaran. Betulkah, kinerja inteljen sangat lemah.? Ataukah pengibaran itu diciptakan untuk mengalihkan perhatian dari peristiwa bom di areal PT.Freeport?

Diberondongi Permintaan

Di Kabupaten Keerom, gubernur diberondongi sejumlah permintaan warga kampung. Mulai dari penambahan dana Respek, tenaga guru, bidan kampung. Atau keluhan seputar perusahaan kayu PT Rajawali Grup, usulan pencabutan izin penjulalan miuman keras dan pembongkaran bendungan di Tami.

Ada Kelebihan Dana Block Grant

28 kampung dari 84 kampung di Sarmi belum terima dana pemberdayaan kampung. Padahal, masih ada saldo di bank.

SARMI, sebuah kota tua di utara Kota Jayapura. Sejak 2002 sudah menjadi ibu kota Kabupaten. Pusat pemerintahan kota ini bukan lagi di kota tua, Holmafen, tapi di kota baru, Petam.

“Kami Belum Terima Buku Petunjuk”

SEPUCUK undangan dari Kepala Distrik Pantai Timur Barat Kabupaten Sarmi, masih digenggam erat Beneditus Tonjau, 43 tahun, ketika mengikuti arahan Wakil Gubernur Papua, Alex Hessegem saat “turun kampung” (Turkam) di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, pada 26 Juli 2008.

Dua Tahun Bas, Satu Tahun Respek

Sudah setahun dana Respek dikucurkan ke kampung-kampung. Tapi rencana strategi pembangunan kampung belum berjalan mulus. Ada salah paham terhadap program ini.

Pesan dari Kampung

Dana Respek Rp 100 juta dari provinsi dirasakan kurang. Sejumlah kepala kampung di Kabupaten Keerom, minta dinaikkan.

KECEWA. Begitu kata yang terlontar dari kepala kampung dan warga yang hadir ketika Gubernur Papua, Barnabas Suebu, ‘turkam’ di Kampung Waley, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom pada 25 Juli lalu.

Berjuang untuk Orang Asli Papua

Permintaan agar orang asli Papua diakomodir dalam 11 kursi di DPRP Provinsi Papua dan sembilan kursi di DPRD Provinsi Papua Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2009 mendatang, direspon baik Komisi Pemilihan Umun (KPU) Pusat. Jatah kursi di legislatif bagi orang asli Papua ini diatur dalam UU Otsus bagi Papua. Tapi bisakah terakomodasi di Pemilu 2009 nanti?

Wali Kota Menepis Tudingan

Persipura Mania Protes tindakan kekerasan Pengurus Persipura atas pelatih Raja Isa

Wali Kota Jayapura sekaligus Ketua Umum Persipura, M.R. Kambu harus bekerja keras memulihkan namanya yang telanjur disiarkan media massa sebagai pelaku pemukulan pelatih Persipura. Ia merasa difitnah dalam peristiwa pemukulan pelatih tim Persipura Raja Isa pada 15 Agustus lalu di lapangan Mandala Jayapura. Dan mengancam akan menggugat media massa yang menyiarkan namanya sebagai pelaku. Gugatan itu akan ditarik, jika media yang menudingnya meralat pemberitaan dan menyampaikan maaf.

Biar Tanpa Pendukung dan Pelatih

Jack Komboi dan Edu Ivakdalam

Pelatih Persipura sudah hengkang. Banyak pihak menyesalkan tindakan pengurus dan panitia pertandingan yang menjadi penyebabnya. Tapi, ada yang optimis, tim kesayangannya ini akan tetap gemilang.

“Publik Bisa Menilai Kinerja Saya”

MEMALUKAN. Kata ini pantas ditujukan kepada pelaku tindak kekerasan yang dialami Raja Isa selaku pelatih Persipura. Peristiwa yang melukai tujuan olahraga yang dikenal sportif itu mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah persepakbolaan di Papua, saat Persipura selaku tuan rumah menjamu Persijap di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Jumat, 15 Agustus 2008 lalu.

Persipura Tak Dapat Dana APBD Lagi

Persipura Vs Persita

Mulai 2008, Pemerintah Kota Jayapura, tak lagi memberikan dukungan dana dari APBD untuk Persipura. Padahal, tahun 2006, klub ini dapat Rp 15 miliar. Tapi kini manajemen Persipura dikelola badan usaha sendiri. Persipura pun harus berupaya menggali dana dari sumber lain.

Membagi Kursi Yang Terbatas

Sebanyak 1.283 orang lolos sebagai calon legeslatif dari 38 partai politik pada pemilu 2009 nanti. Jumlah ini jauh lebih banyak dari pemilu anggota legeslatif pada 2004 sebanyak 933 orang . Walaupun jumlah calon legeslatifnya bertambah, tetapi kursi di DPRP tidak bertambah hanya buat 56 wakil rakyat. Ke lima puluh enam kursi ini akan diperebutkan di enam wilayah pemilihan.

Anggota MRP Rame-rame Jadi Caleg

Agus A. Alua (Ketua MRP)

Sebanyak empat anggota Majelis Rakyat Papua aktif menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2009 mendatang. Mereka belum dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota Majelis.

Posisi Perempuan di Parpol Masih Tawar

Banyak parpol meminang perempuan sebagai calegnya, termasuk di wilayah Merauke. Tapi apakah hanya sekadar dipinang yang buntutnya hanya untuk meloloskan suara orang lain?

Sebelas Kursi bagi Pribumi Papua

Majelis Rakyat Papua melakukan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua soal upaya majelis ini tentang 11 kursi di legislatif bagi orang asli Papua. Kedua lembaga memandang ada ketidakadilan pemerintah pusat menyangkut Papua.

Kewajiban Saat Mengendarai Otsus

Sejak UU Otsus terbit, pemerintah belum melakukan supervisi dan inter-mediasi, baik kepada pemerintah daerah Provinsi Papua, DPRD, maupun MRP, Akibatnya, tatacara atau mekanisme perekrutan anggota legislatif untuk 11 kursi tak jelas.

Berebut Kursi DPRD Kota Jayapura

Sebanyak 801 orang terdaftar sebagai bakal calon anggota legislatif ke KPUD Kota Jayapura. Mereka akan memperebutkan alokasi 30 kursi yang tersedia di DPRD Kota Jayapura pada, pemilu 2009 mendatang.

KPU Provinsi Papua Seleksi Berkas Caleg 2009

Selama dua pekan KPU Provinsi Papua meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas bakal calon anggota legislatif yang diajukan partai politik peserta pemilu 2009. Ada sebagian berkas yang ditolak karena tidak memenuhi syarat.