Sekilas Sejarah dan Kondisi HAM di Papua

PASAL 1 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa ’semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.’

Berdasarkan deklarasi ini, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang berhak membunuh atau menghilangkan nyawa manusia lain sekehendak hati.

Bila melihat kembali pada sejarah peradaban dunia, Bangsa Romawi sudah memiliki konsep tentang hak bangsa-bangsa (jus gentium). Hak bangsa-bangsa ini merupakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam semua masyarakat beradab. Kemudian muncul pandangan yang bersifat teologis tentang hukum-hukum alam yaitu aturan-aturan yang datang dari Tuhan pada abad pertengahan yang waktu itu yang didominasi oleh gereja dimana konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan-aturan itu harus dipertanggungjawabkan sendiri pada Tuhan.

Kemudian lahir Magna Carta, 1215 sebagai suatu rangkaian yang membatasi kekuasaan raja dan kaum bangsawan. Untuk pertama kalinya dalam pengertian modern, pengertian hak muncul melalui deklarasi Bill of Right, 1688 melalui apa yang disebut dengan Glorious Revolution di Inggris.

Deklarasi dari Balik Bui

Kalapas Abepura Anthonius Ayorbaba, Yusak Pakage dan Filep Karma

Pengibaran Bintang Kejora merupakan bentuk protes terhadap usulan dialog nasional oleh pemerintah Jakarta. Filep Karma dan Yusak pakage mendeklarasikan diri sebagai pemimpin perjuangan.

Saat diwawancarai di ruangan Kalapas Abepura, Minggu, 17 Agustus lalu, Filep Karma dan Yusak Pakage didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Anthonius M. Ayorbaba, SH, M.Si dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM, Demianus Rumbiak, SH, mengakui sudah mendengar adanya surat dari anggota kongres Amerika tersebut. Namun sampai dengan saat wawancara, mereka belum menerima dan membacanya.

Mengembalikan Kepercayaan Publik

Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM Indonesia

Proses pemilihan dan pelantikan anggota Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Papua, hingga Agustus  2008 belum juga tuntas. Tiga lembaga penting di Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang diharapkan ikut berperan dalam proses seleksi anggota Komnas HAM juga sulit duduk bersama, karena masing-masing sibuk dengan urusannya.

Selain itu juga, bakal calon yang diharapkan mendaftar tidak hanya dari wilayah Provinsi Papua, tapi harus juga dari Irianjaya Barat. Tapi pendaftaran yang dibuka sampai dua kali itu sulit memenuhi harapan. Sejak dibuka sampai dilakukan uji kepatutan dan kelayakan,  pada awal Agustus lalu di Komisi F DPRP, bakal calon yang mendaftar lebih banyak didominasi oleh mereka yang tinggal di wilayah Jayapura.

Bintang Kejora Berbuah Makar

Muridan S. Widjojo

Setiap peristiwa penting yang dirayakan masyarakat Papua kerap diselingi dengan pengibaran bendera Bintang Kejora. Walau sebagian pelaku pengibarnya dipenjara puluhan tahun, bendera Bintang Kejora terus saja berkibar. Pemerintah perlu kaji ulang kebijakan soal bendera di Papua.

Akar Masalah HAM di Papua

Oleh: *Aprila R. A. Wayar, SE

PASAL 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa ’semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.’
Berdasarkan deklarasi ini, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang berhak membunuh atau menghilangkan nyawa manusia lain sekehendak hati.