Sekilas Sejarah dan Kondisi HAM di Papua

PASAL 1 Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia menyatakan bahwa ’semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan.’

Berdasarkan deklarasi ini, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang berhak membunuh atau menghilangkan nyawa manusia lain sekehendak hati.

Bila melihat kembali pada sejarah peradaban dunia, Bangsa Romawi sudah memiliki konsep tentang hak bangsa-bangsa (jus gentium). Hak bangsa-bangsa ini merupakan aturan-aturan yang berlaku umum dalam semua masyarakat beradab. Kemudian muncul pandangan yang bersifat teologis tentang hukum-hukum alam yaitu aturan-aturan yang datang dari Tuhan pada abad pertengahan yang waktu itu yang didominasi oleh gereja dimana konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan-aturan itu harus dipertanggungjawabkan sendiri pada Tuhan.

Kemudian lahir Magna Carta, 1215 sebagai suatu rangkaian yang membatasi kekuasaan raja dan kaum bangsawan. Untuk pertama kalinya dalam pengertian modern, pengertian hak muncul melalui deklarasi Bill of Right, 1688 melalui apa yang disebut dengan Glorious Revolution di Inggris.

Otsus Papua Belum Membawa Perubahan

sumber: www.sinarharapan.co.id

Jakarta – Pemerintah pusat dinilai tidak responsif untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. Hingga kini belum ada langkah konkret untuk menangani berbagai persoalan. Bahkan, otonomi khusus (Otsus) yang dilaksanakan tidak jelas, sehingga tidak membawa perubahan bagi kesejahteraan orang Papua. Pemerintah pusat diminta mengambil tindakan nyata, sehingga Papua tidak merasa didiskriminasi.

Hal itu terungkap dalam diskusi “Masa Depan Papua Pasca Peluncuran IPWP (International Parliamentarians for West Papua)” di Jakarta, Selasa (11/11). Diskusi yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bekerjasama dengan Aliansi Mahasiswa Papua dan Gerakan Perjuangan dan Pembebasan Perempuan Papua Barat (GP3-PB) menampilkan pembicara, Ketua PBHI Syamsudin Radjab, Anggota DPD RI Ferdinanda Ibo Yatipai, Ahmad Dodi Kurnia (KNPI) dan Pemimpin Redaksi Sinar Harapan Kristanto Hartadi.

Deklarasi dari Balik Bui

Kalapas Abepura Anthonius Ayorbaba, Yusak Pakage dan Filep Karma

Pengibaran Bintang Kejora merupakan bentuk protes terhadap usulan dialog nasional oleh pemerintah Jakarta. Filep Karma dan Yusak pakage mendeklarasikan diri sebagai pemimpin perjuangan.

Saat diwawancarai di ruangan Kalapas Abepura, Minggu, 17 Agustus lalu, Filep Karma dan Yusak Pakage didampingi Kepala Lembaga Pemasyarakatan Abepura, Anthonius M. Ayorbaba, SH, M.Si dan Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Hukum dan HAM, Demianus Rumbiak, SH, mengakui sudah mendengar adanya surat dari anggota kongres Amerika tersebut. Namun sampai dengan saat wawancara, mereka belum menerima dan membacanya.

Polemik PP N0. 77 Tahun 2007

Anthon Raharusun

Oleh Anthon Raharusun*)
PERATURAN Pemerintah nomor 77 tahun 2007 tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam artian, tidak diamanatkan langsung oleh perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. PP No. 77 tersebut bukan justifikasi yuridis. Ia merupakan justifikasi politik, karena tidak bersumber langsung dari undang-undang yang menjadi dasar pencetusannya.