Kemana Larinya 23 Milyar

Jayapura, 23 Nopember 2008.

Pembahasan 23 Raperdasi dan Raperdasus membutuhkan proses yang panjang. Biaya pun besar. Kabarnya, Rp 1 miliar pun tak cukup untuk satu peraturan. Benarkah?

CINCIN emas itu meningkar di jari manisnya. Pemakai cincin itu adalah salah satu anggota Panitia Legislasi DPR Papua. Ketika ditanya harga barang itu, dia mengelak. “Ah, cincin ini tak ada kaitannya dengan pembahasan Raperdasi dan Raperdasus,” katanya singkat.

Anggota dewan yang enggan disebut namanya itu mengaku, punya banyak teman di eksekutif. Apakah cicin emas itu hadiah hadiah dari teman-teman di eksekutif? Dia menjawab, “Ah, mau tahu saja.”

Berawal dari Goyang Ngebor

Inul Daratista

Rancangan Undang-undang Pornografi akan disahkan DPR RI. Tapi
pasal- pasalnya sangat mengkriminalisasikan tubuh perempuan. RUU ini
dinilai sarat muatan politik. Penolakan pun berlansung dimana-mana,
termasuk di Papua.

Dari Koperasi Erpin ke Pasar Jouwaa

Pertumbuhan ekonomi di Demta sudah dimulai sejak berkiprahnya Koperasi Erpin tahun 1951. Setelah 52 tahun, kini masyarakat di Distrik Demta mencoba kembali dengan semangat Erpin untuk mendongkrak kesejahteraanya melalui usaha ikan dan kakao.

Nyanyian dari Mantan Pelintas Batas di Arso Timur

Distrik Arso Timur baru berusia lima bulan. Infrastruktur dan fasilitas umum lainnya masih sangat terbatas. Tapi distrik yang satu ini hendak menciptakan model pembangunan bagi mentan pelintas batas yang baru lima tahun kembali ke kampungnya di Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom.

Otsus di Distrik Senggi

Otonomi khusus sudah berlaku di Papua sejak tahun 2001. Kini telah mencapai tujuh tahun. Masih tersisa 18 tahun lagi. Walau demikian, dana yang diperuntukan untuk masyarakat asli Papua itu, tak kunjung dirasakan oleh mereka yang tinggal di kampung-kampung, seperti di Distrik Senggi.

Berawal dari Goyang Ngebor

Rancangan Undang Undang Pornografi (RUUP) akan disahkan DPR RI. Tapi dalam pasal-pasal RUU itu, sangat mengkriminalisasikan tubuh perempuan dan dinilai sarat dengan muatan politik. Untuk itu, RUU ditolak di mana-mana, termasuk di Papua.

Bintang Kejora Berkibar Lagi

Sekitar 100 meter dari Mapolsek Mimika Timur, bendera Bintang Kejora berkibar selama 30 menit. Setelah itu, polisi bergerak ke lokasi pengibaran. Betulkah, kinerja inteljen sangat lemah.? Ataukah pengibaran itu diciptakan untuk mengalihkan perhatian dari peristiwa bom di areal PT.Freeport?

Ketika Hutan Jadi Kebun Sawit

Hutan di Papua kini mulai disulap menjadi kebun kalapa sawit oleh sejumlah perusahaan multinasional. Mampukah perusahaan-perusahaan itu mendongkrak kesejahteraan rakyat asli Papua?

Hati, Telinga, dan Mulut Bagi Kaum Tertindas

Dra. Hana S. Hiyokabi

Kebijakan pembangunan saat ini belum berpihak kepada kaum perempuan. Untuk mendorong adanya perubahan kebijakan yang berpihak kepada kaum marginal, maka perempuan harus dapat mengisi kouta 30 persen di legislatif, baik yang ada di provinsi, kabupaten dan kota. Hal inilah yang diungkapkan Wakil Ketua II MRP, Dra. Hana S. Hikoyabi yang kini diakui sebagai hati, telinga dan mulut bagi kaum tertindas di Papua, termasuk perempuan asli Papua.

Diberondongi Permintaan

Di Kabupaten Keerom, gubernur diberondongi sejumlah permintaan warga kampung. Mulai dari penambahan dana Respek, tenaga guru, bidan kampung. Atau keluhan seputar perusahaan kayu PT Rajawali Grup, usulan pencabutan izin penjulalan miuman keras dan pembongkaran bendungan di Tami.

Ada Kelebihan Dana Block Grant

28 kampung dari 84 kampung di Sarmi belum terima dana pemberdayaan kampung. Padahal, masih ada saldo di bank.

SARMI, sebuah kota tua di utara Kota Jayapura. Sejak 2002 sudah menjadi ibu kota Kabupaten. Pusat pemerintahan kota ini bukan lagi di kota tua, Holmafen, tapi di kota baru, Petam.

“Kami Belum Terima Buku Petunjuk”

SEPUCUK undangan dari Kepala Distrik Pantai Timur Barat Kabupaten Sarmi, masih digenggam erat Beneditus Tonjau, 43 tahun, ketika mengikuti arahan Wakil Gubernur Papua, Alex Hessegem saat “turun kampung” (Turkam) di Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi, pada 26 Juli 2008.

Dua Tahun Bas, Satu Tahun Respek

Sudah setahun dana Respek dikucurkan ke kampung-kampung. Tapi rencana strategi pembangunan kampung belum berjalan mulus. Ada salah paham terhadap program ini.

Pesan dari Kampung

Dana Respek Rp 100 juta dari provinsi dirasakan kurang. Sejumlah kepala kampung di Kabupaten Keerom, minta dinaikkan.

KECEWA. Begitu kata yang terlontar dari kepala kampung dan warga yang hadir ketika Gubernur Papua, Barnabas Suebu, ‘turkam’ di Kampung Waley, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom pada 25 Juli lalu.

Meresmikan Lapangan Terbang Senggi

GUBERNUR Papua, Barnabas Suebu, pada Jumat, 25 Juli lalu melakukan kunjungan (‘turkam’) ke Kampung Waley, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom. Ikut dalam rombongan Wakil Ketua II MRP, Kapolda Papua, Wakil Ketua PKK Provinsi Papua dan para SKPD Provinsi Papua. Sementara dari kabupaten, turut hadir bupati Kabupaten Keerom serta seluruh jajarannya.