MRP Minta Dana Otsus Disimpan di BPD Papua

Senin, 10 2008 11:24 WIB
JAYAPURA–MI: Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta pihak berwenang agar mengusut pengalihan dana Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua DI bank lain dan semestinya dana Otsus itu disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua.

Permintaan itu dikemukakan Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Agama MRP, Vitalis Yumte,SPd kepada wartawan di Jayapura, Senin(10/11).

Menurut Yumte, sumber resmi di BPD Papua bahwa dana Otsus Bagi Provinsi Papua sebesar Rp1,2 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat dua tahun terakhir untuk pembangunan di Papua semestinya disimpan di BPD Papua tetapi permintaan oknum pejabat di Biro Keuangan Setda Provinsi Papua dialihkan disimpan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura.

MRP dan DPRP pun Tolak RUU Pornografi

Gaung penolakan terhadap RUU Pornografi akhirnya muncul juga dari dua lembaga negera yang ada di Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Provinsi Papua

Hati, Telinga, dan Mulut Bagi Kaum Tertindas

Dra. Hana S. Hiyokabi

Kebijakan pembangunan saat ini belum berpihak kepada kaum perempuan. Untuk mendorong adanya perubahan kebijakan yang berpihak kepada kaum marginal, maka perempuan harus dapat mengisi kouta 30 persen di legislatif, baik yang ada di provinsi, kabupaten dan kota. Hal inilah yang diungkapkan Wakil Ketua II MRP, Dra. Hana S. Hikoyabi yang kini diakui sebagai hati, telinga dan mulut bagi kaum tertindas di Papua, termasuk perempuan asli Papua.

Berjuang untuk Orang Asli Papua

Permintaan agar orang asli Papua diakomodir dalam 11 kursi di DPRP Provinsi Papua dan sembilan kursi di DPRD Provinsi Papua Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2009 mendatang, direspon baik Komisi Pemilihan Umun (KPU) Pusat. Jatah kursi di legislatif bagi orang asli Papua ini diatur dalam UU Otsus bagi Papua. Tapi bisakah terakomodasi di Pemilu 2009 nanti?

Mengembalikan Kepercayaan Publik

Ifdhal Kasim, Ketua Komnas HAM Indonesia

Proses pemilihan dan pelantikan anggota Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Papua, hingga Agustus  2008 belum juga tuntas. Tiga lembaga penting di Papua, Pemerintah Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) yang diharapkan ikut berperan dalam proses seleksi anggota Komnas HAM juga sulit duduk bersama, karena masing-masing sibuk dengan urusannya.

Selain itu juga, bakal calon yang diharapkan mendaftar tidak hanya dari wilayah Provinsi Papua, tapi harus juga dari Irianjaya Barat. Tapi pendaftaran yang dibuka sampai dua kali itu sulit memenuhi harapan. Sejak dibuka sampai dilakukan uji kepatutan dan kelayakan,  pada awal Agustus lalu di Komisi F DPRP, bakal calon yang mendaftar lebih banyak didominasi oleh mereka yang tinggal di wilayah Jayapura.

Anggota MRP Rame-rame Jadi Caleg

Agus A. Alua (Ketua MRP)

Sebanyak empat anggota Majelis Rakyat Papua aktif menjadi calon anggota legislatif pada pemilu 2009 mendatang. Mereka belum dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota Majelis.

Sebelas Kursi bagi Pribumi Papua

Majelis Rakyat Papua melakukan dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua soal upaya majelis ini tentang 11 kursi di legislatif bagi orang asli Papua. Kedua lembaga memandang ada ketidakadilan pemerintah pusat menyangkut Papua.