Kemana Larinya 23 Milyar

Jayapura, 23 Nopember 2008.

Pembahasan 23 Raperdasi dan Raperdasus membutuhkan proses yang panjang. Biaya pun besar. Kabarnya, Rp 1 miliar pun tak cukup untuk satu peraturan. Benarkah?

CINCIN emas itu meningkar di jari manisnya. Pemakai cincin itu adalah salah satu anggota Panitia Legislasi DPR Papua. Ketika ditanya harga barang itu, dia mengelak. “Ah, cincin ini tak ada kaitannya dengan pembahasan Raperdasi dan Raperdasus,” katanya singkat.

Anggota dewan yang enggan disebut namanya itu mengaku, punya banyak teman di eksekutif. Apakah cicin emas itu hadiah hadiah dari teman-teman di eksekutif? Dia menjawab, “Ah, mau tahu saja.”

AntiDiskriminasi “Diskriminasi Positif” Masih Diperlukan

Jumat, 14 November 2008 | 00:21 WIB

Jakarta, Kompas – Sekalipun Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sudah disahkan, ”diskriminasi positif” masih tetap diperlukan. Kebijakan afirmatif dengan memprioritaskan kelompok tertentu semata-mata hanya untuk mengurangi ketertinggalan dan ketentuan itu pun tidak boleh bersifat permanen.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan S Widjojo, di Jakarta, Rabu (12/11), menyebutkan, ketentuan afirmatif itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua, di mana calon gubernur dan wakil gubernur Papua mesti orang asli Papua. Sementara dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ada jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa pembedaan ras dan etnis. ”UU Otsus tidak bertentangan dengan UU Penghapusan Diskriminasi,” ujar Muridan.

MRP Minta Dana Otsus Disimpan di BPD Papua

Senin, 10 2008 11:24 WIB
JAYAPURA–MI: Majelis Rakyat Papua (MRP) meminta pihak berwenang agar mengusut pengalihan dana Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua DI bank lain dan semestinya dana Otsus itu disimpan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua.

Permintaan itu dikemukakan Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) Agama MRP, Vitalis Yumte,SPd kepada wartawan di Jayapura, Senin(10/11).

Menurut Yumte, sumber resmi di BPD Papua bahwa dana Otsus Bagi Provinsi Papua sebesar Rp1,2 triliun yang dikucurkan pemerintah pusat dua tahun terakhir untuk pembangunan di Papua semestinya disimpan di BPD Papua tetapi permintaan oknum pejabat di Biro Keuangan Setda Provinsi Papua dialihkan disimpan di Bank Syariah Mandiri Cabang Jayapura.

Otsus Papua Belum Membawa Perubahan

sumber: www.sinarharapan.co.id

Jakarta – Pemerintah pusat dinilai tidak responsif untuk menyelesaikan persoalan yang ada di Papua. Hingga kini belum ada langkah konkret untuk menangani berbagai persoalan. Bahkan, otonomi khusus (Otsus) yang dilaksanakan tidak jelas, sehingga tidak membawa perubahan bagi kesejahteraan orang Papua. Pemerintah pusat diminta mengambil tindakan nyata, sehingga Papua tidak merasa didiskriminasi.

Hal itu terungkap dalam diskusi “Masa Depan Papua Pasca Peluncuran IPWP (International Parliamentarians for West Papua)” di Jakarta, Selasa (11/11). Diskusi yang digelar Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) bekerjasama dengan Aliansi Mahasiswa Papua dan Gerakan Perjuangan dan Pembebasan Perempuan Papua Barat (GP3-PB) menampilkan pembicara, Ketua PBHI Syamsudin Radjab, Anggota DPD RI Ferdinanda Ibo Yatipai, Ahmad Dodi Kurnia (KNPI) dan Pemimpin Redaksi Sinar Harapan Kristanto Hartadi.

Otsus di Distrik Senggi

Otonomi khusus sudah berlaku di Papua sejak tahun 2001. Kini telah mencapai tujuh tahun. Masih tersisa 18 tahun lagi. Walau demikian, dana yang diperuntukan untuk masyarakat asli Papua itu, tak kunjung dirasakan oleh mereka yang tinggal di kampung-kampung, seperti di Distrik Senggi.

Berjuang untuk Orang Asli Papua

Permintaan agar orang asli Papua diakomodir dalam 11 kursi di DPRP Provinsi Papua dan sembilan kursi di DPRD Provinsi Papua Barat pada Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif 2009 mendatang, direspon baik Komisi Pemilihan Umun (KPU) Pusat. Jatah kursi di legislatif bagi orang asli Papua ini diatur dalam UU Otsus bagi Papua. Tapi bisakah terakomodasi di Pemilu 2009 nanti?

Suku Kawey Menolak PT ASI Beroperasi

MASYARAKAT Adat Maya Suku Kawey, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat bersikukuh menolak tanahnya dieksploitasi PT. Anugerah Surya Pratama atau ASP yang telah berganti nama menjadi Anugerah Surya Indotama atau ASI.

Otonomi Khusus dan Rendahnya Tingkat Kepuasan Sosial

Johannes Supriyono

TELAH enam tahun Otonomi Khusus dijalankan di Papua. Namun, perubahan sosial yang cukup signifikan belum tampak. Bahkan, pendapat-pendapat yang kritis terhadap otsus bermunculan. Ada yang mengatakan otonomi khusus hanya menyuburkan mental korup dan budaya instan (“pemalas”), tidak menumbuhkan semangat kerja keras. Yang lain berpendapat bahwa otsus adalah rezeki bagi kalangan atas, yaitu para pejabat pemerintahan. Pendapat lain terasa lebih pedas. Otsus tidak lain adalah cara agar orang Papua dapat terus dikendalikan dan pelan-pelan mati dengan senyum.

Kewajiban Saat Mengendarai Otsus

Sejak UU Otsus terbit, pemerintah belum melakukan supervisi dan inter-mediasi, baik kepada pemerintah daerah Provinsi Papua, DPRD, maupun MRP, Akibatnya, tatacara atau mekanisme perekrutan anggota legislatif untuk 11 kursi tak jelas.