Sanksi Pelanggar Aturan Pornografi

Beberapa pasal Rancangan Undang-undang pornografi memuat sanksi yang tegas bagi pelanggar. Bias bisa terjadi dalam penerapannya.

PEMERINTAH dan sebagian anggota DPR merasa Undang-undang Pornografi penting dibuat dan diterapkan di Indonesia. Mereka beralasan, pertama, Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Polemik PP N0. 77 Tahun 2007

Anthon Raharusun

Oleh Anthon Raharusun*)
PERATURAN Pemerintah nomor 77 tahun 2007 tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam artian, tidak diamanatkan langsung oleh perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. PP No. 77 tersebut bukan justifikasi yuridis. Ia merupakan justifikasi politik, karena tidak bersumber langsung dari undang-undang yang menjadi dasar pencetusannya.