AntiDiskriminasi “Diskriminasi Positif” Masih Diperlukan

Jumat, 14 November 2008 | 00:21 WIB

Jakarta, Kompas – Sekalipun Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis sudah disahkan, ”diskriminasi positif” masih tetap diperlukan. Kebijakan afirmatif dengan memprioritaskan kelompok tertentu semata-mata hanya untuk mengurangi ketertinggalan dan ketentuan itu pun tidak boleh bersifat permanen.

Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Muridan S Widjojo, di Jakarta, Rabu (12/11), menyebutkan, ketentuan afirmatif itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengenai Otonomi Khusus Papua, di mana calon gubernur dan wakil gubernur Papua mesti orang asli Papua. Sementara dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis ada jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama untuk mendapatkan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya tanpa pembedaan ras dan etnis. ”UU Otsus tidak bertentangan dengan UU Penghapusan Diskriminasi,” ujar Muridan.

Polemik PP N0. 77 Tahun 2007

Anthon Raharusun

Oleh Anthon Raharusun*)
PERATURAN Pemerintah nomor 77 tahun 2007 tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Dalam artian, tidak diamanatkan langsung oleh perundang-undangan, termasuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. PP No. 77 tersebut bukan justifikasi yuridis. Ia merupakan justifikasi politik, karena tidak bersumber langsung dari undang-undang yang menjadi dasar pencetusannya.