Inilah Pasal yang Dianggap Menimbulkan Kontroversi

Pasal 1
Pornografi adalah materi seksualitas yang dibuat oleh manusia dalam bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan komunikasi lain melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang dapat membangkitkan seksual dan/atau melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.

Definisi ini dinilai kabur. Frasa “yang dapat membangkitkan seksual” tidak jelas dan subyektif. Seni pertunjukan masyarakat atau lukisan, misalnya, sangat rentan dianggap melanggar pasal ini.

Pasal 4
(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan pornografi yang memuat:
a. persanggamaan, termasuk persanggamaan menyimpang.
b. kekerasan seksual.
c. masturbasi atau onani.
d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan atau
e. alat kelamin.

Definisi “mengesankan ketelanjangan” tidak jelas dan menimbulkan tafsir subyektif.

Aturan Penangkal Nafsu

Walau Rancangan Undang-undang Pornografi ditolak masyarakat, DPR tidak mempedulikannya. Bagaimana penerapannya nanti?

RENCANA penetapan Ran-cangan Undang-undang Pornografi menjadi undang-undang oleh DPR dalam waktu dekat yang belum ditentukan itu menimbulkan reaksi penolakan dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia.

Rancangan undang-undang tersebut sebenarnya nyaris disahkan pada beberapa waktu lalu, tapi karena banyak pihak mempersoalkan urgensi penerapan aturan penangkal nafsu tersebut, maka urung disahkan dan mulai dibahas lagi pada 2008 ini. Dalam pembahasannya, DPR sudah merevisi beberapa pasal yang dianggap kontroversial, tapi masih saja terdapat pasal yang dianggap paling kontroversial.

Berawal dari Goyang Ngebor

Inul Daratista

Rancangan Undang-undang Pornografi akan disahkan DPR RI. Tapi
pasal- pasalnya sangat mengkriminalisasikan tubuh perempuan. RUU ini
dinilai sarat muatan politik. Penolakan pun berlansung dimana-mana,
termasuk di Papua.

Sensor

Berawal dari Goyang Ngebor

Rancangan Undang Undang Pornografi (RUUP) akan disahkan DPR RI. Tapi dalam pasal-pasal RUU itu, sangat mengkriminalisasikan tubuh perempuan dan dinilai sarat dengan muatan politik. Untuk itu, RUU ditolak di mana-mana, termasuk di Papua.

Rakyat Papua Tak Akan Patuhi

Dr. Phill Erari

Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU Pornografi) dinilai mengatur sesuatu yang privat sehingga rancangan undang-undang itu melanggar HAM. Sementara rakyat asli Papua menilai, bahwa jika RUU itu disahkan berarti Indonesia telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap budaya Melanesia

MRP dan DPRP pun Tolak RUU Pornografi

Gaung penolakan terhadap RUU Pornografi akhirnya muncul juga dari dua lembaga negera yang ada di Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Provinsi Papua