RUUP Versus Budaya

Haji Ahmad Arobi Aittuarauw

Setiap suku di Indonesia memiliki karakteristik budaya yang sangat berbeda dalam tari dan berbusana. Dalam penerapannya, Undang-undang Pornografi dikhawatirkan akan berbenturan dengan budaya lokal.

Berawal dari Goyang Ngebor

Inul Daratista

Rancangan Undang-undang Pornografi akan disahkan DPR RI. Tapi
pasal- pasalnya sangat mengkriminalisasikan tubuh perempuan. RUU ini
dinilai sarat muatan politik. Penolakan pun berlansung dimana-mana,
termasuk di Papua.

RUU Pornografi

Goyang Inul

DALAM waktu yang tidak terlalu lama lagi, DPR akan menetapkan Undang-undang Pornografi. Pada beberapa waktu lalu saat gagasan pembuatan aturan pornografi ini hendak dibuat, timbul sikap penolakan dari berbagai kelompok masyarakat di Indonesia, termasuk suara di DPR pun terpecah dua. Kemudian diputuskan lewat voting. Kelompok yang menolak itu terutama dari para seniman, artis, pegiat pariwisata, dan berbagai kelompok lainnya.

Tapi seperti anjing menggonggong kafila tetap berlalu. Pemerintah dan DPR tak sedikitpun mendengar suara penolakan warga yang diwakilinya. Undang-undang Pornografi dianggap penting untuk harus dibuat, dengan pertimbangan bahwa:

1) negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

Berawal dari Goyang Ngebor

Rancangan Undang Undang Pornografi (RUUP) akan disahkan DPR RI. Tapi dalam pasal-pasal RUU itu, sangat mengkriminalisasikan tubuh perempuan dan dinilai sarat dengan muatan politik. Untuk itu, RUU ditolak di mana-mana, termasuk di Papua.

Rakyat Papua Tak Akan Patuhi

Dr. Phill Erari

Rancangan Undang-Undang Pornografi (RUU Pornografi) dinilai mengatur sesuatu yang privat sehingga rancangan undang-undang itu melanggar HAM. Sementara rakyat asli Papua menilai, bahwa jika RUU itu disahkan berarti Indonesia telah melakukan tindakan pembunuhan terhadap budaya Melanesia

MRP dan DPRP pun Tolak RUU Pornografi

Gaung penolakan terhadap RUU Pornografi akhirnya muncul juga dari dua lembaga negera yang ada di Papua, yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Provinsi Papua